Pangdam Hasanuddin Apresiasi Dukungan Pemkab Gowa untuk Program KMP

Ringkasan Berita:

• Bupati Gowa, Sulsel Sitti Husniah Talenrang menemui Pangdam XIV/Hasanuddin Bangun Nawoko membahas percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. 
• Target pembangunan KMP di Sulsel mencapai 1.800 unit, 97 di antaranya di Gowa. Pemkab Gowa menyiapkan 16 titik lahan. 
• Husniah menegaskan koperasi akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja.

TRIBUNGOWA.COM -  Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang kunjungan ke Kodam XIV/Hasanuddin di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/4/2026).

Kunjungan tersebut diterima langsung Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko.

Dalam pertemuan itu, Bangun menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap program prioritas nasional.

“Bupati Gowa datang bersilaturahmi ke Kodam. Bukan hanya silaturahmi, tetapi juga ingin menyukseskan program prioritas Bapak Presiden, di antaranya pembangunan Koperasi Merah Putih,” ujar Bangun.

Ia menyebutkan, target pembangunan Koperasi Merah Putih se-Sulsel sekitar 1.800 unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 unit direncanakan berada di Gowa.

“Alhamdulillah, hari ini dilaporkan sudah ada perkembangan titik baru sebanyak 16 titik. Ini support moral yang luar biasa bagi kami,” tambahnya.

Menurutnya, titik-titik tersebut akan segera diproses sesuai prosedur, termasuk verifikasi melalui portal yang telah ditentukan.

“Semua sudah diverifikasi, aman dan tidak ada masalah. Nanti akan dilaksanakan pembangunan sesuai tahapan,” jelasnya.

Terkait progres pembangunan, ia mengakui capaian di Sulawesi Selatan sudah menunjukkan perkembangan signifikan.

“Untuk progresnya cukup baik. Sekarang sudah berada di angka 100 lebih untuk seluruh Sulawesi Selatan. Mungkin di pertengahan bulan ini akan bertambah karena sudah 80–90 persen,” katanya.

Ia optimistis target pembangunan dapat tercapai pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.

Bangun mengakui salah satu kendala utama dalam pembangunan koperasi adalah ketersediaan lahan, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk terbatas.

“Untuk daerah tertentu, kita masih menunggu dari dinas karena ada wilayah yang belum memenuhi syarat, seperti jumlah penduduk yang kurang dari 100. Ini penting agar koperasi bisa berjalan efektif dan efisien,” pungkasnya.