Anggota DPR RI Kritik Transfer ke Daerah Berkurang Rp214 triliun Padahal Target Pertumbuhan 7 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM- Kehadiran Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Komisi XI DPR RI langsung bikin panas di Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/9/2025). 

Beberapa anggota DPR RI pun langsung menanyakan program jangka pendek hingga panjang dari mantan staf khusus Luhut Binsar Panjaitan di Kementerian Maritim dan Investasi ini. 

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP langsung menyindir Purbaya soal tugas dan fungsi menteri keuangan. 

“Tugas menteri keuangan adalah menyusun R-APBN ini tak ada tercantum di sini. Tahun 2026, bendahara negara mengelola Rp1.638 triliun. Tak ada dalam slide ini,” katanya. 

Dolfie OFP menyoroti dana bagi hasil ke daerah. 

“Ini tersedikit sepanjang sejarah mencapai 50 persen,” katanya. 

Dana bagi hasil 2025 yakni Rp192 miliar menjadi Rp45 miliar pada tahun 2026. 

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng menyampaikan pemotongan transfer ke daerah dari Rp919 triliun menjadi Rp649 triliun. 

Baca juga: Baru 3 Hari Kerja, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Bikin Pusing Anggota DPR

Artinya berkurang Rp214 triliun atau 24 persen. 

“Itu dampaknya besar sekali terhadap dampaknya di daerah. Kepala daerah pusing menambal APBD mereka,” katanya. 

Menurutnya, kalau transfer ke daerah dipotong maka, akan menyulitkan pertumbuhan daerah. 

Awalnya, dia menanggapi soal rencana pertumbuhan 6-7 persen. 

“Mengangkat pertumbuhan tak semudah, tidak langsung pertumbuhan tiba,” katanya. 

Mekeng menyampaikan pesannya dengan nada bercanda yang disambut tawa hadirin, termasuk sang Menteri.

"Saya harap Pak Menteri, dengan you baru duduk sekarang hari ketiga? hari dua, tiga Pak? Ketiga ya, buatlah kejutan," ujar Mekeng dalam rapat.

Namun, Mekeng segera meluruskan maksud kejutan yang ia harapkan.

Ia secara spesifik mewanti-wanti agar Purbaya tidak menciptakan kejutan yang membuat pusing.

Hal ini merujuk pada pernyataan Purbaya sebelumnya terkait tuntutan "17+8" yang sempat viral dan menuai polemik, hingga berujung permintaan maaf ke publik.

"Jangan kejutan kayak kemarin itu, bikin pusing itu he-he-he. Kebijakan, kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu (presentasi), itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun Pak, selama saya di Komisi XI dengarnya yang ginian mulu, 25 tahun gitu," kritik Mekeng.(*)