Kemenkop RI Evaluasi KDMP Nipa-Nipa dan Bonto Tangnga, Dorong Penguatan Manajerial

Ringkasan Berita:

• Korwil Kemenkop berkunjung ke Bantaeng monitoring dan evaluasi percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)
• KDMP Bonto Tappalang, Dr. Arnapi memberikan apresiasi atas progres pembangunan fisik yang telah mencapai 100 persen
• Pembangunan gudang, gerai, instalasi listrik, hingga pemilihan lokasi dinilai telah memenuhi standar kesiapan operasional

TRIBUN-TIMUR.COM, BANTAENG -- Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng menerima kunjungan kerja strategis dari Tim Koordinator Wilayah (Korwil) Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah Kabupaten Bantaeng.

Rombongan tim pusat dipimpin langsung oleh Dr. Arnapi selaku Asisten Deputi Pengelolaan Data, didampingi Tedi Agustian.

Agenda utama kunjungan ini adalah memastikan kesiapan teknis dan manajerial pada tiga lokasi, yakni KDMP Bonto Tappalang, KDMP Nipa-Nipa, dan KDMP Bonto Tangnga.

Dalam tinjauannya di KDMP Bonto Tappalang, Dr. Arnapi memberikan apresiasi atas progres pembangunan fisik yang telah mencapai 100 persen.

Pembangunan gudang, gerai, instalasi listrik, hingga pemilihan lokasi dinilai telah memenuhi standar kesiapan operasional.

Ia menegaskan kesiapan sarana dan prasarana menjadi prasyarat utama sebelum penyaluran modal awal dapat dilakukan.

Selain aspek fisik, tim monitoring juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan kapasitas manajerial pengurus. Dr. Arnapi menekankan agar pengurus koperasi mampu mengelola dan mengoptimalkan aset desa secara profesional dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan koperasi.

Dalam sesi dialog, dengan pengurus KDMP Bonto Tappalang menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait akses jalan menuju lokasi koperasi yang masih mengalami kerusakan.

Masukan tersebut mendapat perhatian serius dari tim pusat dan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti. Dr. Arnapi mengapresiasi keterbukaan pengurus dalam menyampaikan persoalan riil yang dihadapi.

Kepala Dinas menambahkan agar isu akses jalan terus disampaikan dalam setiap forum koordinasi berikutnya.

Pemerintah daerah akan mengupayakan sinergi lintas sektor melalui pemerintah desa, camat, hingga koordinasi dengan jajaran TNI agar perbaikan akses jalan dapat segera direalisasikan.

Selain itu, penguatan jaringan dan konektivitas juga menjadi perhatian penting guna menunjang kelancaran operasional koperasi.