Sementara itu, 17 daerah lainnya telah menaikkan pajak hingga 100 persen atau lebih sejak tahun lalu.

Bima juga menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 ini mayoritas ditetapkan oleh para penjabat (Pj) kepala daerah.

Kondisi ini muncul karena banyak daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif setelah Pilkada 2024.

Ia membantah klaim yang menyebutkan kenaikan pajak ini adalah dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah meminta seluruh kepala daerah untuk meninjau kembali kenaikan PBB-P2 yang mencapai lebih dari 100 persen.

Permintaan ini tertuang dalam sebuah surat edaran dari Kemendagri.

Meskipun Kemendagri tidak membatasi besaran kenaikan, pemerintah daerah diimbau untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan berkoordinasi dengan DPRD dalam menetapkan tarif pajak.

Namun di tengah gejolak itu, publik mempertanyakan ‘Di mana Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin?’

Keduanya, yang terpilih dalam Pilkada 2024, tak tampak di kantor pemerintahan saat ribuan warga menyerbu Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat. 

Bahkan setelah kebijakan ditunda, mereka belum menampakkan diri ke hadapan warganya.

Penundaan kenaikan PBB-P2 disampaikan Sekda Bone, Andi Saharuddin, melalui pesan WhatsApp kepada Tribun Timur sekitar pukul 22.00 Wita.

“Sesuai arahan pemerintah pusat, terkait PBB P2 di wilayah Kabupaten Bone maka kita tunda dan kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya,” katanya. 

Ia juga menegaskan, pembayaran yang sudah dilakukan akan disesuaikan.

“(PBB-P2) Kita kembalikan ke SPPT yang lama,” katanya. 

Baca juga: Bone Tunda Kenaikan Pajak

Warga yang sudah membayar disesuaikan. 

“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya. 

Pernyataan itu kemudian ditegaskan dalam jumpa pers pukul 23.15 Wita di ruang Wakil Bupati Bone.

Namun, ketidakhadiran bupati dan wakil bupati tetap menjadi sorotan. 

Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, menyebut keduanya sedang berada di luar Kota Watampone.

Anwar tak menjelaskan ke mana kedua pemimpin Bone itu. 

Di tengah kekosongan itu, warga terus menyuarakan keresahan.

Empat akses utama menuju pusat kota ditutup. 

Jalan Wahidin ke RSUD Tenriawaru lumpuh.

Jalan MT Haryono arah Kuburan Macanang tak bisa dilalui.

Jalan Hos Cokroaminoto ke Kampus IAIN Bone terhenti.

Jalan Jenderal Ahmad Yani dari arah pom bensin macet total. 

Kericuhan pecah setelah Magrib, dengan lemparan batu ke arah aparat. 

Beberapa anggota Satpol PP dan Brimob terluka, termasuk Aipda Rahmat ibu jarinya nyaris terputus.

Bripda Awal terluka robek kening sebelah kanan.

Di tengah massa, emak-emak ikut bersuara lantang. 

“Kami ini ibu rumah tangga, beban hidup makin berat. Harga kebutuhan pokok naik, ditambah lagi pajak dinaikkan, makin susah kami,” ujar seorang ibu. 

“Mana pak bupati? Keluarki pak bupati, kenapa dikasih naik lagi pajak. Beras sudah mahal, pajak naik lagi. Susahki begini.”

Demonstran juga membawa koper kardus bertuliskan “Uangnya Asman”, “Uangnya Akmal”, dan “Uangnya Angkasa”, menyindir para pejabat dianggap abai.

Rafli Fasyah, jenderal lapangan aksi, menyuarakan kekecewaannya.

“Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin? Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat,” katanya. 

Di tengah gelombang protes, hanya satu suara berbeda di DPRD Bone, Andi Adil Fadli Lura. 

Dalam rapat paripurna RPJMD 2024–2029, ia menolak kenaikan PBB-P2 secara pribadi.

“Ketika target PAD dinaikkan, utamanya dari sektor pajak, dampaknya tentu langsung dirasakan masyarakat. Apalagi sekarang banyak riak-riak, bahkan sampai di kecamatan-kecamatan banyak pemuda ikut memprotes,” katanya. 

Ia menilai kebijakan ini belum tepat dan harus disosialisasikan secara bertahap:

“Minimal masyarakat mengetahui aspek apa saja yang menjadi dampak dari kebijakan ini,” katanya. (*)