TRIBUN-TIMUR.COM, MAMASA- Welem Sambolangi, Bupati Mamasa Sulawesi Barat turun langsung menenangkan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Lapangan Kondosapata, Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Minggu (17/8/2025).
Mantan Ketua DPRD Tana Toraja ini turun bersama Ketua TP PKK Kabupaten Mamasa, Adel Welem, didampingi Kabag Humas Protokol Pemkab Mamasa, Demmaelo, menemui para Paskibra untuk memberi penguatan.
“Jelasnya pengibaran duplikat bendera Merah Putih sukses, meskipun ada kendala sedikit. Itu hal yang tidak kita inginkan, tapi begitulah yang terjadi,” kata Demmaelo menenangkan.
Welem Sambolangi menegaskan insiden tersebut murni tidak disengaja.
Politisi Partai Golkar itu berpesan agar para Paskibra tidak saling menyalahkan dan tetap semangat melanjutkan tugas hingga penurunan bendera sore harinya.
“Tidak ada di antara kalian yang ingin berbuat salah. Kalian tetap semangat, karena masih ada tugas penurunan nanti. Ambil sisi positifnya, jadikan pengalaman untuk lebih baik ke depan,” ujar Welem usai upacara di Tribun Kondosapata.
Baca juga: Cerita di Balik Insiden Bendera Terbalik Upacara HUT RI ke-80 Mamasa Sulbar, Hanya Latihan 2 Minggu
Lalu siapa Welem?
Welem Sambolangi resmi menjabat untuk periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati H. Sudirman.
Pasangan ini dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Welem Sambolangi lahir di Masanda, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada 21 Juni 1975.
Sebelum terjun ke eksekutif, ia lebih dulu malang melintang di dunia legislatif.
Welem menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja selama dua periode, yakni 2014–2024, sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai Bupati Mamasa pada Pilkada 2024.
Dalam kontestasi tersebut, ia bersama pasangannya berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan sekitar 34 ribu suara.
Kemenangan ini mengantarkan dirinya memimpin Mamasa, kabupaten di Sulawesi Barat yang memiliki luas 3.005,88 kilo meter persegi dengan penduduk lebih dari 170 ribu jiwa.
Sejak menjabat, Welem menunjukkan sejumlah komitmen pembangunan.