"Pendapatan masyarakat belum kondusif. Perekonomian masyarakat belum membaik dengan banyaknya PHK, sulitnya berusaha dan kini dibebani kenaikan," jelasnya.

Prof Thahir melihat masyarakat kini sedang geram dengan pengelolaan pajak.

Hal ini memantik gelombang protes.

Kenaikan PBB-P2 bakal berdampak pada kepatuhan pajak masyarakat.

"Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan pajak. Harus diumumkan pajak kita sekian dipungut dan sudah dialokasikan ke sini," ujar dosen Unhas ini.

Masyarakat dinilai akan enggan membayar pajak, karena kekecewan atas pengelolaan pajak.

Pemda pun diminta terbuka dalam alokasi pengelolaan pajak ke publik guna mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz