Erwin juga Ketua Umum Himpunan Pengusah Muda Indonesia (HIPMI) periode 2008-2011.

Erwin menilai, sejauh ini Kebijakan Pajak masih dalam rentang Pro-Rakyat.

"Tidak ada pajak baru tahun 2026, juga affirmasi bahwa pemerintah akan fokus pada perbaikan administrasi perpajakan untuk memperluas basis penerimaan." ujarnya.

Menurut anggota Komisi VIII DPR-RI , pidato tahunan presiden di momen HUT 80 Kemerdekaan RI dan penyampaian nota keuangan akan jadi acuan oleh para pengambil kebijakan, khususnya sektor ekonomi, keuangan, dan industri.

Erwin juga melihat niat baik pemerintah dalam Reformasi Struktural lembaga strategis negara.

Dia menilai, efisiensi BUMN melalui restrukturisasi, pemangkasan komisaris, penghapusan tantiem yang tidak relevan, serta optimalisasi aset negara, akan merangsang kompetisi bisnis sehat dengan private sector.

Di sisi Pembangunan Inklusif, Erwin menyebut pengalokasian anggaran diarahkan pada peningkatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur merata dari Sabang hingga Merauke.