Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 Wita, diwarnai orasi bergantian dari perwakilan mahasiswa yang mengecam kebijakan kenaikan PBB-P2. 

Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan penolakan kenaikan pajak dan sejumlah poster dengan sindiran tajam terhadap pemerintah Kabupaten Bone. 

Mereka juga menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan.

Baca juga: DPRD Bone Sebut Kenaikan Pajak PBB-P2 Tidak Berdasar

Koordinator lapangan aksi, Rafli mengatakan mayoritas masyarakat Bone saat ini masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi dan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Di tengah kondisi sulit seperti ini, pemerintah malah menaikkan pajak. Ini kebijakan yang tidak pro-rakyat," tegasnya.

Mahasiswa mengaku telah menyiapkan berbagai data dan fakta lapangan untuk disampaikan langsung kepada Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman.

Mereka berharap ada dialog terbuka terkait alasan kenaikan pajak tersebut.

Namun, harapan itu pupus. Setibanya di Kantor Bupati, mereka diberitahu bahwa bupati tidak berada di tempat.

Dan hanya diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Anwar. 

Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa.

Mereka merasa suara masyarakat Bone tidak dihargai oleh pemimpin daerahnya.

"Kami sudah datang jauh-jauh untuk menyampaikan aspirasi, tapi justru diabaikan. Ini bukti pemerintah tidak serius mendengar rakyat," kata salah satu orator aksi.

Sejumlah mahasiswa kemudian duduk berdiam diri di halaman kantor sebagai bentuk protes simbolik atas ketidakhadiran bupati. 

Mereka menganggap sikap itu sebagai bentuk penolakan pemerintah untuk berdialog.