Mereka menganggap sikap itu sebagai bentuk penolakan pemerintah untuk berdialog.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa kenaikan PBB-P2 tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka tunggakan pajak karena kemampuan bayar warga semakin rendah.

Mereka menuntut pemerintah segera membatalkan kebijakan tersebut.

Dan melakukan evaluasi ulang dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

"Ini baru pemanasan. Kalau bupati terus menghindar, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak," tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, aksi demonstrasi masih melakukan aksi di Kantor Bupati Bone.(*)