Salah satu unjuk rasa menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 telah menambah beban ekonomi warga.

Terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Meski sempat memanas saat mahasiswa mencoba masuk ke halaman gedung Kantor Bupati, situasi dapat dikendalikan.

“Rakyat sudah susah. Kenaikan PBB-P2 ini semakin mencekik masyarakat kecil. Kami minta pemerintah daerah segera meninjau ulang dan menurunkannya,”teriak salah satu unjuk rasa. 

Di Kantor Bupati Bone, mahasiswa berusaha bertemu langsung dengan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. 

Namun mereka harus kecewa karena bupati tidak berada di tempat. 

Massa kemudian bergerak ke Gedung DPRD Bone.

Di depan gedung parlemen itu, mereka kembali melakukan orasi dan meminta wakil rakyat memanggil eksekutif untuk membahas penurunan tarif PBB-P2.

“DPRD jangan hanya duduk diam. Tugas kalian adalah menyuarakan aspirasi rakyat. Segera bentuk pansus atau rekomendasi resmi agar PBB-P2 ini diturunkan,” teriak salah satu orator.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dinas terkait. 

"Kami menerima aspirasi dari masyarakat dari rekan-rekan mahasiswa. Karena PBB-P2 ini teknisnya ada di pemerintah daerah, dalam hal ini Bapenda, maka kita bisa lakukan RDPU untuk mendapatkan penjelasan dari mereka," katanya. 

Andi Tenri juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bone untuk mengkaji ulang kebijakan menaikkan PBB-P2. 

"Kami minta kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang, dan sekiranya setiap kebijakan harus betul-betul tidak memberatkan masyarakat,"katanya. 

Sementara, Ketua Komisi IV,  Andi Muh Salam,  mengatakan bahwa terkait peningkatan target PAD, yang di dalamnya termasuk PBB-P2, pembahasannya masih berlangsung alias belum ketok palu.