TRIBUN-TIMUR.COM, BONE- Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Bone menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD Bone, Selasa (12/8/2025). 

Mereka menuntut pemerintah menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai memberatkan masyarakat.

Pemerintah berencana menaikkan PBB sebesar 300 persen. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah (bumi) dan bangunan.

Secara sederhana Bumi mencakup permukaan tanah dan perairan.

Bangunan meliputi rumah, gedung, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, dan sejenisnya.

Dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994).

PBB bersifat pajak kebendaan, artinya yang dipajaki adalah objeknya, bukan orangnya.

Besaran pajak dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan pemerintah setiap tahun.

Baca juga: Kondisi Stadion Lapatau Bone Tak Memprihatinkan Jelang Porprov Sulsel 2026

Massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) melakukan orasi sambil membentangkan spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan.

PMII adalah singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini adalah organisasi kemahasiswaan yang didirikan pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya, Jawa Timur.

PMII lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dan berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.  

PMII didirikan pada 17 April 1960 di Surabaya. 

Sementara itu, HMI adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam, sebuah organisasi mahasiswa berbasis Islam yang didirikan pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta.

HMI bertujuan untuk membina mahasiswa menjadi insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.