TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece yang marak menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia memicu beragam respons.

Di tengah kekhawatiran sebagian pihak soal degradasi nasionalisme, kader muda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulawesi Selatan, Muhammad Thaher, melihat tren ini sebagai momentum introspeksi bangsa.

“Saya rasa, pemerintah perlu melihat fenomena ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai umpan balik yang konstruktif,” ujar Thaher kepada Tribun-Timur, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, bendera bajak laut dari anime populer itu melambangkan perlawanan terhadap ketidakadilan, korupsi, dan tirani. 

"Ini seharusnya menjadi cerminan bagi pemerintah untuk introspeksi bagi pemerintah," tambahnya. 

Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) itu menguraikan tiga langkah penting yang bisa diambil pemerintah menyikapi fenomena ini.

Pertama, Transparansi dan Akuntabilitas.

Pemerintah, katanya, harus meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran. 

“Jika ada indikasi korupsi, segera tindak tegas tanpa pandang bulu. Jangan biarkan ketidakpercayaan publik terus berkembang,” tegasnya.

Baca juga: Profil AKBP Harry Azhar Kapolres Sinjai Sebut Pengibaran Bendera One Piece Tren Negatif

Kedua, Mendengarkan Aspirasi Generasi Muda.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengingatkan agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas. 

“Pahami bahwa kritik anak muda bukan bentuk pembangkangan, tapi ekspresi kepedulian,” ucapnya.

Kediga, Edukasi Simbol Negara.

Pemerintah juga diimbau untuk melakukan edukasi tentang makna Bendera Merah Putih secara persuasif. 

“Jangan bersikap represif. Hormat kepada simbol negara harus lahir dari kesadaran, bukan ketakutan,” kata Thaher.