Menurutnya, sejumlah guru sekolah negeri kesulitan mengelola siswa.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau mereka duduk berhimpitan, belum gerahnya, belum aktivitas lainnya," ucapnya, dikutip dari TribunJabar.id.

Atalia berharap Pemprov Jabar mengutamakan kualitas pendidikan dibanding kuantitas siswa diterima di SMA Negeri.

"Bayangkan ngurus anak yang 25 itu saja repot apalagi dua kali lipat apalagi di masa-masa mereka itu adalah usia remaja," tandasnya.

Setelah mendengar kritik dari Atalia, Dedi Mulyadi membongkar minimnya pembangunan sekolah pada 2020 hingga 2025.

Dedi Mulyadi membuat kebijakan tersebut karena ketimpangan jumlah siswa dan SMA di Jawa Barat.

Selama lima tahun, hanya ada 50 unit sekolah negeri dibangun.

Pada periode itu Jabar dipimpin Ridwan Kamil menjabat sejak 5 September 2018 hingga 5 September 2023.

Kemudian Jabar dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin dari 5 September 2023 hingga 20 Februari 2025.

Dedi Mulyadi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan kebijakan satu kelas berisi 43 hingga 50 siswa hanya diterpakan di 38 SMA Negeri di Jawa Barat.

"Itu pun kami lakukan terpaksa, dibanding mereka tidak sekolah."

"Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah, jadi kalau harus bergeser ke tempat lain yang jauh bisa jadi mereka putus sekolah," katanya, Sabtu (2/8/2025). 

Dari 800 ribuan siswa di Jawa Barat yang harus masuk SMA, kapasitas sekolah negeri hanya 40 persen.

"2021 hanya membangun sekolah SMA dua unit, 2022 hanya membangun satu unit, 2023 membangun enam unit yaitu satu satu SMA, tiga SMK dan dua SLB, 2024 membangun lima unit satu SLB, tiga SMA san satu SMK dan 2025 membangun 15 unit, 11 SMA, dua SLB dan dua SMK," kata dia.