Kepala DLH Makassar Helmy Budiman Usul Dana Kelurahan Biayai Program Lingkungan 

Penulis: Siti Aminah
Editor: Alfian
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DLH MAKASSAR - Rapat Koordinasi Teknis Bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Jumat (1/8/2025).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mengusulkan agar dana kelurahan dialokasikan untuk pendanaan program lingkungan. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar Helmy Budiman dalam Rapat Koordinasi Teknis Bersama Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku. 

Rapat dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, lurah hingga camat di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Jumat (1/8/2025). 

Helmi menyampaikan, untuk menyelesaikan persoalan lingkungan utamanya sampah bukan hanya tanggungjawab DLH. 

Semua perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan harus bekerjasama menata dan memperbaiki lingkungan. 

"Kami mengusulkan kepada Bappeda bagaimana kiranya 2026 dana kelurahan yang cukup besar ini kita minta juga alokasinya disiapkan untuk pengelolaan lingkungan," ucap Helmy. 

Estimasi anggaran yang bisa dialokasikan sebesar Rp100 juta per kelurahan atau Rp15,3 miliar dari 153 kelurahan. 

Anggaran tersebut paling tidak bisa digunakan untuk sosialisasi hingga pengadaan sarana prasarana. 

Misalnya pengadaan tempat sampah pilah, biopori, komposting hingga pembuatan maggot. 

Berbagai strategi telah dilakukan Pemkot Makassar dalam sektor lingkungan.

Baca juga: DLH Makassar Usul Tugas Tambahan untuk Ketua RT/RW, Setiap Lorong Wajib Ada Bank Sampah

Misalnya, program Jumat Bersih, edaran pembatasan penggunaan plastik, hingga rencana aktivasi bank sampah. 

"Untuk bank sampah tentu harus ada treatment khusus, seperti contoh mungkin untuk RT/RW. Kita kasih masuk menjadi bagian untuk indikator penilaian insentifnya," katanya. 

Selain itu pegawai lingkup Pemkot Makassar juga diharapkan jadi nasabah bank sampah.

Wali Kota Munafri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengelola kebersihan kota secara sistematis dan berkelanjutan. 

Kata Munafri, saat ini Makassar masuk radar pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai salah satu prasyarat untuk ikut serta dalam kompetisi Adipura. 

Halaman
123

Berita Terkini