TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kedatangan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin ke markas PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bukan hanya urusan stadion. 

Munafri Arifuddin sekaligus memanfaatkan kesempatan berguru tentang pengelolaan perusahaan profesional milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. 

Munafri berencana membentuk dua perusahaan perseroan daerah (Perseroda) di Makassar.

Ialah Perseroda Infrastruktur dan pangan. 

Perseroda ini merupakan perubahan dari PD RPH (Rumah Potong Hewa) menjadi Perseroda Pangan dan PD Terminal menjadi Perseroda Infrastruktur. 

"Kami datang ke sini untuk mendapatkan informasi secara detail dan menyeluruh tentang bagaimana Pemprov DKI Jakarta membentuk dan mengelola perseroda seperti Jakpro," kata Munafri, Rabu (30/7/2025).

Kata Munafri, badan usaha milik daerah (BUMD) Pemkot Makassar masih berstatus perusda. 

Baca juga: JIS Jadi Kiblat Pembangunan Stadion Untia Makassar 

Karenanya ia ingin meningkatkan level BUMD menjadi Perseroda agar lebih  profesional, fleksibel, dan kompetitif. 

Katanya, pembentukan perseroda bukan sekadar perubahan status hukum, tetapi  bagian strategi besar untuk memperkuat peran BUMD dalam pembangunan ekonomi kota.

Dua sektor itu dinilai sangat vital bagi pembangunan dan ketahanan kota ke depan. 

Munafri menginginkan agar kunjungan ini menguatkan pemahamannya tentang proses transisi dari Perusda ke perseroda. 

Termasuk aspek regulasi, kelembagaan, tata kelola, dan model bisnis.

"Kami ingin memastikan bahwa ketika proses pembentukan perseroda ini dimulai, kita tidak hanya paham secara normatif, tetapi juga punya gambaran real di lapangan. Termasuk belajar dari dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi Jakpro," ujarnya.

"Kami harap teman-teman dari Jakpro bisa memberikan akses diskusi dan pendampingan kepada SKPD kami, baik secara formal maupun informal," sambungnya.

Direktur Proyek PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, menjelaskan peran strategis Jakpro dalam mendukung visi Jakarta sebagai kota global.

Kata Iwan, pengembangan infrastruktur di ibu kota tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

"Konsep pembangunan yang kami terapkan adalah pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif, yang menjadi kontribusi nyata Jakarta sebagai kota global," ujar Iwan.

Salah satu wujud pemberdayaan tersebut adalah integrasi antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan sosial masyarakat, seperti hunian pekerja, urban farming, dan pelibatan UMKM. 

Menurut Iwan, kawasan sekitar proyek-proyek Jakpro dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memadukan fungsi hunian, transportasi, hingga aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

"Di beberapa kawasan, kami menjalankan program urban farming, membina koperasi, yayasan, dan menyediakan hunian terjangkau bagi pekerja pendukung operasional," jelasnya.

Jakpro sebagai BUMD tidak bisa lepas dari peran penugasan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta.  

Peran itu hadir karena kebutuhan percepatan (akselerasi) pembangunan yang tidak selalu bisa dipenuhi oleh SKPD konvensional.

"BUMD seperti Jakpro memiliki fleksibilitas korporasi yang memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, seperti stadion, LRT, dan venue event internasional. Peran kami melengkapi birokrasi dengan kecepatan dan efisiensi," katanya. (*)