Kendaraan lama rencananya akan dialihkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) 

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin juga mempertimbangkan skema sewa penyediaan bus listrik gratis bagi pelajar.

Jika memungkinkan, penambahan bus sekolah akan dilakukan dengan sistem sewa.

Opsi ini sejalan arahan pemerintah pusat agar mengefisiensikan pengeluaran, termasuk pemeliharaan kendaraan.

"Kalau rusak atau perawatan, pemilik kendaraan yang tangani. Mereka yang bertanggung jawab," ujar Munafri.

Begitu pula kendaraan operasional lainnya, termasuk armada persampahan.

Selama ini, operasional persampahan dikelola UPTD Perbengkelan dan Penanganan Alat Berat Dinas PU Makassar di Jl Kerung-Kerung.

Munafri mengakui banyak kendala dalam peremajaan kendaraan operasional milik Dinas PU dan armada persampahan.

Kendaraan kerap menumpuk karena harus antre untuk diperbaiki.

"Kendala bukan cuma fasilitas, tapi juga lahan sempit, jadi manuver susah," kata Munafri.

Ia menilai perlu kajian lebih lanjut terkait sistem penyewaan kendaraan operasional.

Dinas PU diminta menghitung perbandingan biaya dan efektivitas jika truk menggunakan vendor sewa alat.

"Harus dihitung benar. Lebih baik sewa daripada punya bengkel sendiri, apalagi biaya pemeliharaan tinggi," ucapnya.

"Kadang sudah mendesak, dipaksa diperbaiki, akhirnya jadi temuan. Ini harus direncanakan matang. Kalau sewa ke vendor, bagaimana efektivitas dan kebutuhan biayanya," lanjutnya.

Kendaraan Sampah Cepat Korosi

Menurut Munafri, kendaraan pengangkut sampah butuh peremajaan rutin karena terpapar air lindi setiap hari. 

Akibatnya cepat korosi.

Meski begitu, Pemkot Makassar akan mengkaji dulu mekanisme sistem sewa ini.

Akan dibandingkan berapa biaya yang harus dikeluarkan melalui sewa dan pengadaan langsung.

"Kita akan hitung besarannya, apa keuntungan dan kerugiannya," ujar Munafri. (*)