TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kehadiran Koperasi Merah Putih dipandang sebagai motor penggerak ekonomi desa. 

Namun, keberadaannya memunculkan dilema karena bersisian dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Meski sama-sama ingin menguatkan ekonomi desa, BUMDes dan koperasi ini punya sumber modal dan fokus pengelolaan berbeda. 

BUMDes menggunakan Dana Desa untuk mengelola aset dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

Sedangkan Koperasi Merah Putih memanfaatkan pinjaman dari Himbara hingga Rp3 miliar per unit.

Rencana menjadikan Dana Desa sebagai jaminan jika koperasi gagal bayar memicu kontroversi. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rencana itu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.

Beban keuangan desa bisa bertambah, padahal Dana Desa semestinya digunakan untuk infrastruktur, sosial, dan penggerak ekonomi melalui BUMDes.

Lembaga kajian Polinet mengingatkan risiko serius kebijakan ini terhadap pembangunan desa. 

Skema penjaminan ini dinilai dapat mengaburkan fungsi Dana Desa.

“Dana Desa adalah instrumen vital untuk kemandirian desa. Menggunakannya sebagai penjamin pinjaman koperasi secara fundamental menggeser fokus dari investasi publik langsung menjadi mitigasi risiko keuangan,” kata Najamuddin Arfah, analis dari Polinet, Jumat (4/7/2025).

Najamuddin menjelaskan, Dana Desa dirancang untuk kebutuhan dasar dan pembangunan fisik maupun sosial. 

Jika dialihkan untuk melunasi utang koperasi, program pembangunan bisa terganggu.

“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi juga kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan di tingkat akar rumput,” tambahnya.

Menurut Polinet, Dana Desa adalah simbol fiskal mandiri desa.