TRIBUN‑TIMUR.COM, MAKASSAR – Lorong Wisata Makassar pernah menjadi simbol kebangkitan dan inovasi kota, mengubah lorong-lorong sempit menjadi ruang hidup penuh warna dan peluang ekonomi. 

Namun, dengan diterbitkannya regulasi baru terkait penilaian kinerja RT/RW, ikon ini mulai meredup dan posisinya digantikan program urban farming serta indikator baru, menandai perubahan arah kebijakan pemerintah kota era Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham. 

Berawal dari pandemi meruntuhkan sendi ekonomi kota, sebuah ide segar muncul dari Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.

Ia mengubah lorong sebagai jantung komunitas, bukan jalur semata. 

Dimulai pada November 2021, Lorong Wisata Makassar membuka babak baru lebih dari sekadar indah secara visual, tapi memelihara ekonomi mikro, pendidikan, teknologi, dan solidaritas sosial.

Lorong Wisata diluncurkan di 14 kecamatan, mencakup 1.095 lorong, dengan alokasi Rp1,4 miliar dari APBD dan dukungan dana CSR. 

Idenya cukup sederhana, mengubah lorong sempit jadi ruang ekonomi dan sosial, lengkap dengan taman kecil, UMKM kuliner, bank sampah, dan ruang baca anak.

Lokasi-lokasi seperti Lorong Sydney di tepi Sungai Tello pun langsung jadi magnet dengan cafe terapung, kebun komunitas, dan jalur perahu wisata.

Lorong Wisata disusun sebagai gerbang untuk 24 program strategis Pemkot. 

Mulai dari Revolusi Pendidikan, Seribu Beasiswa Anak Lorong, hingga pemberdayaan lewat Batalyon 120 yaitu organisasi masyarakat (ormas) bagi mantan pelaku tawuran menjadi petugas keamanan lorong, parkir, dan pemadam kecil.

Dampak Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Hasilnya signifikan: pertumbuhan ekonomi Makassar meningkat dari 4,47  persen (2021) menjadi 5,40  persen (2022), sementara inflasi turun dari 5,99  persen menjadi 5,72  persen per Februari 2023. 

Stabilitas pangan dipicu kebun lorong yang menyuplai cabai dan sayuran lokal. 

Warga memanen dan menjual hasil lorong, mengurangi ketergantungan impor pangan rutin.

Selain estetika, Lorong Wisata mendemonstrasikan teknologi.

Penggunaan sistem pertanian berbasis AI untuk pemantauan hasil tani, smart sensor deteksi kualitas udara, lalu QR Code untuk mengenali wisata dan potensi lorong, hingga big data perencanaan kota Sombere.

Alhasil, program ini diklaim menghidupkan kekompakan lorong. 

Festival kecil, diskusi RT, belanja gotong royong, dan ruang baca membuat lorong hidup sekaligus berciri komunitas mandiri. Lorong bukan hanya jalan, kala itu ia jadi identitas.

Awal Mula Penilaian RT/RW hingga Diganti

Lorong Wisata menjadi salah satu indikator penilaian kinerja RT/RW dalam Perwali Nomor 3 Tahun 2024. 

Poin Lorong Wisata, bersama bank sampah, retribusi sampah, hingga ketahanan bencana, menjadi syarat insentif Rp1,2 juta/bulan.

Pada pertengahan 2025, Pemerintah Kota di bawah Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham menyusun revisi perwali. 

Indikator penilaian kinerja RT/RW di Kota Makassar ikut direvisi bersamaan dengan perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait RT/RW.

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda mengatakan, penilaian kinerja RT/RW selama ini mengacu pada Perwali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Lainnya termasuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). 

Pada perwali tersebut ada sembilan  indikator untuk menilai kinerja para Ketua RT/RW.

Mulai dari Lorong Wisata, Bank Sampah, Retribusi Sampah, PBB, Sombere and Smart City, Buku Administrasi RT/RW.

Selain itu, Deteksi Dini Kerawanan Sosial, Data penduduk Non Permanen dan deteksi dini kerawanan bencana di lingkup RT/RW juga menjadi indikator. 

Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda menjelaskan, indikator Lorong Wisata dihapus digantikan indikator urban farming, pendataan sosial, dan ketahanan pangan:

“Indikator kinerja diubah. Dulu ada Lorong Wisata, sekarang akan berubah nanti tertuang dalam perwali yang baru,” ucap Zulkifly kepada Tribun Timur, Selasa (1/7/2025). 

Meski berubah, anggaran insentif RT/RW tetap yakni Rp1,2 juta per-bulan bila capaian indikator baru terpenuhi.

Program Lorong Wisata tak hilang seketika, ia bertransformasi. 

Beberapa lorong masih mandiri seperti, Lorong Bahagia, Lorong Sukamaju, dan lainnya terus menanam, mengadakan pasar lorong, dan menjaga identitasnya.

Urban farming kini menjadi mata rantai selanjutnya. Budidaya cabai, sayur, dan ikan tetap menjadi bagian dari ekosistem lokal, meski tanpa label resmi.

Lorong Wisata pernah menjadi laboratorium mini sebuah kota menggabungkan estetika, ekonomi, teknologi, dan solidaritas. Kini ia diambang regulasi baru. (*)