TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.

Anggaran makan-minum dipotong, alat tulis dihapus, dan digitalisasi dijadikan alasan penghematan.

Namun di balik jargon efisiensi itu, anggaran ratusan miliar justru disiapkan untuk belanja mobil.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari peningkatan layanan administrasi, terutama di wilayah terpencil.

Namun pertanyaannya sederhana, jika ini soal efisiensi, kenapa yang dibeli justru mobil?

Baca juga: PPPK 2024 Pemprov Sulsel Belum Terima SK, Bandingkan Nasib Tim Ahli Gubernur

Belanja digital dianggap cukup menggantikan kebutuhan manual, sehingga anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih menyentuh masyarakat.

Dari total realokasi anggaran Rp 1,4 triliun, Pemprov Sulsel alokasikan Rp350 miliar untuk program strategis.

Salah satunya dan yang paling mencolok adalah pengadaan mobil cetak e-KTP keliling untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Disitu ada mobil cetak e-KTP keliling,” ujar Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh, Selasa (1/7).

Ia menyatakan, pembelian ini sejalan dengan fokus pada layanan publik, bersamaan dengan program lain seperti penyediaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), sertifikasi halal untuk UMKM, pelatihan usaha, serta dukungan terhadap industri sutera Sulsel.

Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, sebelumnya menegaskan anggaran hasil efisiensi digunakan untuk membiayai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan pengendalian inflasi.

Namun di mata sebagian pihak, prioritas Pemprov Sulsel masih menyisakan ruang kritik.

Realokasi anggaran dianggap belum sepenuhnya lepas dari pola belanja konvensional, termasuk pembelian kendaraan dinas, meski tujuannya untuk layanan publik.

Di tengah tekanan efisiensi dan janji belanja menyentuh rakyat, publik pun mulai bertanya, efisiensi ini sebenarnya untuk siapa?

Pemprov Sulsel sebelumnya telah menyelesaikan proses efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.