TRIBUN-TAKALAR.COM, TAKALAR — Sejumlah fraksi di DPRD Takalar mendesak pemerintah daerah melakukan transparansi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Desakan itu disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Takalar 2025-2029 pada rapat paripurna DPRD Takalar, Senin (30/6/2025).

"Transparansikan data DTKS dari tingkat kabupaten sampai desa," ujar Sekretaris Fraksi PKB, Ichsan Ardiansyah Muchtar.

Anggota Fraksi Demokrat, Hijas Kartawijaya, menegaskan bahwa transparansi DTKS penting agar program bantuan sosial pemerintah tepat sasaran.

Sekretaris Fraksi PKS, Ibrahim Bakri, menyoroti masih banyak warga tidak mampu yang justru tidak masuk dalam DTKS, sementara warga mampu justru terdata dan menerima bantuan.

"Banyak masyarakat kurang mampu tidak masuk DTKS, yang masuk justru yang mampu," katanya.

Ibrahim juga mengungkap adanya dugaan manipulasi data oleh operator.

"Manipulasi data adalah kekerasan struktural paling sunyi," ujarnya.

Anggota Fraksi Gelora, Ahmad Sahid, juga mendorong Pemkab Takalar agar menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

"Ini demi kebijakan yang berkeadilan," katanya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah. (*)