"Jadi kami berharap yang hadir menyampaikan penjelasan LKPD tersebut adalah Bapak Gubernur sendiri,” tambahnya. 

Sikap senada disampaikan anggota DPRD Sulsel, Yeni Rahman.

Yeni Rahman merupakan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam interupsinya, ia menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Gubernur Andi Sudirman secara langsung.

"Kami sepemikiran dengan sejumlah fraksi lain. Kami beberapa kali hadiri paripurna, tapi tidak pernah melihat Gubernur. Agenda ini bukan main-main,” ujar Yeni dari mimbar paripurna.

Yeni menilai bahwa sikap Gubernur Sulsel mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap DPRD sebagai mitra sejajar dalam pemerintahan.

“Kita ini mitra, kami ini keterwakilan rakyat. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Ini bukan pertama kalinya beliau absen. Sudah berulang kali. Ini menjadi catatan dari Fraksi PKS, bahwa kegiatan di luar sana dianggap lebih penting dari agenda paripurna,” tegasnya.

Meski demikian, Yeni menyampaikan bahwa Fraksi PKS tidak kaku terhadap jadwal. 

DPRD tetap membuka ruang penyesuaian, namun tetap menuntut kehadiran langsung gubernur dalam agenda penting.

“Kami tidak mematok waktu harus bagaimana, tapi ini menyangkut harga diri lembaga. Kami butuh kesepakatan bersama agar jadwal paripurna yang sudah ditetapkan bisa dihormati,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina membenarkan bahwa Rapat Paripurna yang sedianya digelar pada Senin (30/6/2025) pukul 13.00 WITA.

Agenda paripurna tersebut sejatinya membahas Penjelasan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terkait pengajuan Rancangan Perda (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Namun, hingga waktu yang dijadwalkan, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud itu urung dilanjutkan. 

Salah satu alasannya karena ketidakhadiran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Gubernur hanya mengutus Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman hadiri paripurna.