TRIBUN-TIMUR.COM - Mengenai Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2025 masih menjadi isu hangat di masyarakat.

Pasalnya, bantuan dijadwalkan cair pada pekan kedua Juni 2025 tersebut dikabarkan masih belum dicairkan ke rekening penerima.

Pada Sabtu (21/6/2025), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga memberikan pernyataan terkait BSU 2025 yang belum cair ke masyarakat.

Sunardi Manampiar mengungkapkan, keterlambatan pencairan ini disebabkan oleh proses pemadanan dan validasi data calon penerima.

“Memang kemarin agak sedikit lama ya karena masalah pemadanan data dan validasi, tapi itu semua sudah selesai,” ungkap Sunardi, seperti dikutip dari kanal YouTube KompasTV.

Ia mengaku, proses BSU 2025 saat ini telah memasuki tahap akhir dan pencairan tinggal menunggu finalisasi dan memastikan bantuan dapat segera diterima oleh para pekerja.

“Jadi bantuan ini akan diberikan dalam waktu dekat. Mohon para teman-teman pekerja supaya bersabar, karena ini adalah wujud perhatian dari pemerintah kepada para pekerja,” ucapnya.

Lantas, dari target 17 juta penerima BSU 2025, rupanya baru sekitar 4 juta pekerja yang datanya telah terverifikasi.

"Target 17 juta tenaga kerja. Sekarang kalau tidak salah, data yang sudah masuk dan verifikasi sudah sekitar 4 jutaan. Dan para pekerja ini anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif," kata Sunardi.

Sebagai informasi, bantuan sebesar Rp600 ribu per orang tersebut akan diberikan sekaligus untuk dua bulan (Juni dan Juli 2025). Di mana masing-masing sebesar Rp300 ribu per bulan.

Pemerintah menargetkan pencairan BSU mulai akhir Juni atau paling lambat awal Juli 2025.

Konten BSU 2025 Kemnaker Viral, Tuai Komentar Pedas Masyarakat Imbas Keterlambatan Pencairan

Sejak beberapa hari yang lalu, akun Instagram resmi Kemnaker mengunggah berbagai konten terkait BSU 2025 yang berisi soal aturan resmi, daftar penerima bantuan, hingga informasi resmi lainnya.

Namun, berbagai konten ini justru menuai kritik dan komentar pedas dari masyarakat karena isu keterlambatan pencairan BSU 2025.

Konten-konten Kemnaker yang membahas mengenai BSU lantas menjadi ladang protes dari masyarakat karena dinilai hanya 'riding the wave' alias mengikuti arus isu yang tengah naik.