TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Persoalan bonus atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh–Sumatera Utara yang belum kunjung dibayarkan, makin menuai sorotan.

Situasi ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan pecinta olahraga dan pendukung atlet Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pengprov Pertina) Sulawesi Selatan mendesak Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan DPRD Sulsel untuk segera bertindak. 

Dalam ajang PON tersebut, atlet-atlet tinju binaan Pertina Sulsel berhasil menyumbang 1 medali emas dan 5 medali perunggu bagi kontingen Sulsel.

Mereka juga meminta agar kedua pihak mengambil tanggung jawab atas keterlambatan pencairan bonus atlet.

Menurut Pembina Pengprov Pertina Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis, persoalan ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. 

Sebab, ini menyangkut penghargaan terhadap perjuangan atlet dan kredibilitas Pemprov Sulsel dalam menepati komitmennya.

Bonus bukan sekadar insentif, melainkan bentuk penghargaan dan komitmen moral negara terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama daerah.

"Kita tidak sedang membicarakan soal angka. Kita sedang membicarakan kehormatan, komitmen, dan harga diri daerah," kata Andi Januar kepada Tribun-Timur, Kamis (19/6/2025).

Jika pemerintah abai membayar bonus atlet, maka ini bukan hanya bentuk pengabaian administratif, tapi juga kegagalan moral,” tambahnya.

Andi Januar menilai, Gubernur Andi Sudirman dan DPRD Sulsel tidak bisa lagi berdalih soal teknis anggaran.

Apalagi setelah sembilan bulan berlalu sejak PON berakhir.

Ia mengungkapkan, fakta bahwa bonus tidak masuk dalam penjabaran APBD 2025.

Padahal janji sudah disampaikan oleh pejabat pemerintah sejak tahun lalu.

Lebih lanjut, Ketua Bappilu Demokrat Sulsel itu menegaskan bahwa bonus atlet bukan pemberian suka rela pemerintah, melainkan hak yang dijamin undang-undang.