TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Sulsel melayangkan berbagai kritikan terhadap laporan kinerja Pemprov Sulsel Tahun Anggaran (TA) 2024.

Kritik tersebut disampaikan langsung Ketua Panitia Kerja (Panja) LKPJ DPRD Sulsel, Yeni Rahman, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel.

Rapat paripurna digelar di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (16/5/2025).

Dalam paripurna tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tidak hadir dan hanya diwakili Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Jufri Rahman.

Rapat paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina.

Didampingi dua wakil ketua, Yasir Mahmud dan Fauzi A Wawo.

Yeni Rahman, kemudian membacakan rekomendasi umum DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2024.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti berbagai persoalan mendasar.

Baca juga: Kursi Kosong Warnai Paripurna DPRD Sulsel, Hanya 28 Legislator Hadir Fisik

Baca juga: Gubernur Sulsel Andi Sudirman Tak Hadiri Rapat Paripurna, Yeni Rahman: Tak Hargai Aspirasi Rakyat

Mulai dari lemahnya akurasi data, penyusunan dokumen yang tak proporsional, hingga output kegiatan yang tak sebanding dengan besarnya anggaran.

"Dari hasil pembahasan Panja, kami menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh," kata Yeni Rahman.

"Beberapa OPD melaporkan realisasi anggaran besar, tapi hanya menghasilkan output berupa dokumen yang sangat minim manfaatnya bagi masyarakat,” tambah Yeni.

Yeni secara khusus menyorot salah satu program di Dinas Peternakan Sulsel.

Menurutnya, program tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp4,7 miliar dan terealisasi sebesar Rp3,7 miliar. 

Namun output yang dihasilkan hanya berupa tiga laporan dokumen.

Hal ini menurut Yani patut dipertanyakan.