“Saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke sekolah. Proses perpisahan yang dilakukan anak SD atau SMP di Makassar dilakukan di sekolahnya saja. Jangan berkeliaran, jangan berkendaraan. Cukup ditutup dengan upacara di sekolah, selesai. Jangan ada lagi kegiatan yang memberatkan orang tua ataupun siswa itu sendiri,” tegasnya.

Munafri mencontohkan, jenjang PAUD dan SD biasanya melakukan agenda wisuda. Kegiatan ini dinilai membebani orang tua karena butuh biaya tambahan untuk mempersiapkan kebutuhan wisuda anaknya.

Kata Munafri, kemampuan masing-masing orang tua berbeda. Sehingga kegiatan yang sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pendidikan tidak perlu dijalankan.

“Tidak semua kemampuan orang tua itu sama. Dan tidak semua orang tua bisa datang ke acaranya anaknya. Jadi saya, tidak boleh ada perpisahan di luar kalau membebani orang tua atau siswa,” ujarnya.

Jika kondisi ini tetap berlangsung, Munafri tak segan menindak kepala sekolah terkait.(qad/ami) 

Ketua Yayasan: Biaya Itu Belum Disepakati

Ketua Yayasan Yaspindo Makassar yang menaungi TK Al Khoiriyah, Dr Syahruddin Yasen mengaku bahwa besaran biaya tersebut telah disepakati orang tua murid sebelumnya.

Namun, setelah adanya surat edaran dari Mendikdasmen yang mengimbau agar sekolah tidak menggelar wisuda yang membebani, pihak yayasan kemudian melakukan rapat.

"Setelah itu kami pihak yayasan berpikir, karena ada edaran maka kami turunkan lagi menjadi Rp800 ribu," jelas Yasen, Rabu (7/6) malam.

"Itupun belum disepakati dan baru mau dibicarakan ulang pada rapat besok (hari ini)," sambungnya.

Yasen menjelaskan, alasan pihaknya menetapkan tarif sebesar itu karena TK Al Khoiriyah tidak mendapatkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

"TK kami mengharapkan biaya penyelenggaraan dan perbaikan sarana prasarana sekolah dari selisih uang penamatan," tuturnya.

Mengenai penahanan ijazah murid, hanya akan dilakukan jika orang tua tidak membayar biaya foto ijazah, sewa toga, dan kebutuhan dokumen penting lainnya seperti ijazah dan rapor.

"Soal acara penamatan bisa saja kami tidak lakukan. Tetapi mereka harus membayar biaya-biaya yang telah kami keluarkan yang semestinya untuk persiapan acara yang mereka sepakati dalam dua kali rapat," katanya.

Ia membantah jika keputusan soal biaya wisuda diambil sepihak. Menurutnya, TK Al Khoiriyah justru mematok SPP murah demi membantu masyarakat menengah ke bawah.

"Bayangkan honor guru yang mengajar hanya antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu, itupun dari SPP anak mereka yang hanya Rp60 ribu per bulan, bayarnya tidak lancar lagi," ucapnya.

"Jika tak ada uang masuk dari SPP mereka, maka uang pribadi saya pakai bayar," sambung Yasen.(*)