TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa program tanazul yang disiapkan pemerintah untuk musim haji 2025 akan memberikan kemudahan bagi sekitar 37 ribu jamaah asal Indonesia, khususnya mereka yang berusia lanjut.

Program tanazul memungkinkan jemaah untuk menginap di hotel yang berlokasi dekat dengan area lempar jumrah.

Selama hari-hari tasyrik (11–13 Dzulhijjah), mereka diizinkan untuk bermalam di hotel masing-masing, menggantikan kewajiban tinggal di tenda Mina.

"Ini sangat meringankan beban jemaah, terutama lansia. Mereka tidak perlu lagi berdesakan di tenda, melainkan bisa tinggal di hotel yang lebih nyaman dan dekat," ujar Nasaruddin dalam acara Bincang Haji 1446 H/2025 M bersama para pemimpin redaksi media di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Selain tanazul, pemerintah juga menerapkan skema murur. Dalam skema ini, jemaah lansia atau penyandang disabilitas tak perlu turun dari kendaraan saat mabit di Muzdalifah.

Bus yang mengangkut mereka cukup bergerak perlahan saat melewati kawasan tersebut, sementara kerikil untuk lempar jumrah telah dibagikan sebelumnya.

Baca juga: 75 Kloter, 29.288 Jemaah Haji Asal Indonesia Sudah Berada di Arab Saudi

"Secara syariat, ini tetap sah. Ini bagian dari ikhtiar kami memberikan kenyamanan dan kemudahan," kata Menag.

Untuk jemaah yang mengalami gangguan kesehatan atau hambatan fisik dalam melaksanakan wukuf di Arafah, Kemenag menyediakan fasilitas safari wukuf sebagai alternatif.

“Secara fiqih tidak ada masalah. Ini juga bentuk keringanan lain yang kami siapkan,” tambahnya.

Pemerintah tengah menjajaki kemungkinan distribusi daging dam (denda haji) ke Indonesia agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Menag, hal ini dapat menjadi solusi pengadaan makanan bergizi di dalam negeri.

"Kami sedang mengupayakan agar daging dam bisa dikirim ke Indonesia. Ini akan sangat bermanfaat, terutama menjelang Idul Adha nanti," ungkap Nasaruddin.

Beberapa organisasi keagamaan telah memberikan persetujuan awal terkait pemotongan dam di dalam negeri.

Namun, keputusan akhir masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia menambahkan bahwa beberapa negara, termasuk Mesir, sudah terlebih dahulu menerapkan sistem ini.