MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menaruh perhatian serius terhadap persoalan parkir liar di Kota Makassar. 

Bagaimana tidak, parkir liar sudah lama menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Makassar. 

Praktik ini tak hanya meresahkan, tapi juga membuka celah terjadinya pungli yang merugikan warga.

Insiden terbaru memperkuat keresahan tersebut. 

Seorang pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, menjadi korban pemalakan oleh pria yang mengaku sebagai juru parkir. 

Saat hendak naik ke mobil taksi online, korban tiba-tiba dihampiri dan dimintai uang parkir sebesar Rp10 ribu, tanpa diberi karcis resmi sebagai tanda bukti pembayaran.

Munafri Arifuddin menekankan perlu ada solusi berbasis riset dan teknologi guna mengatasi praktik pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan.

Menurut Appi, sapaannya, jumlah juru parkir alias jukir tak resmi di Kota Makassar saat ini lebih banyak dibandingkan yang terdaftar secara legal. 

Hal ini bukan hanya menimbulkan keresahan masyarakat.

Namun juga membuka celah terjadinya pungli yang berpotensi bermasalah secara hukum.

Hal itu menurutnya tidak bisa membiarkan parkir liar menjadi budaya. 

Baca juga: Munafri Sindir Direksi PD Parkir: Biar ke ATM Ada Juga Tukang Parkirnya

Sebab, ini bukan sekadar soal estetika kota, tapi juga menyangkut kepercayaan publik dan integritas pelayanan pemerintah.

Ia menyebut Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah) punya peran strategis sebagai lembaga riset daerah untuk merancang sistem manajemen parkir berbasis digital.

Termasuk pemetaan titik-titik rawan parkir liar dan pendekatan teknologi untuk memonitor aktivitas jukir.

"Kita butuh sistem yang transparan dan bisa dilacak. Misalnya, aplikasi atau dashboard yang bisa dipantau langsung oleh warga," kata Appi.

Kalau perlu, lanjutnya, gabungkan teknologi GPS, data pelanggaran, dan identifikasi digital untuk pengawasan.

Baca juga: Munafri Keluhkan Parkiran Balaikota Makassar Semrawut, Wacanakan Bangun Gedung Parkir

Appi juga mendorong adanya kajian mendalam terhadap ekosistem parkir di kota, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan keamanan. 

Ia ingin kebijakan parkir tidak hanya mengatur.

Tapi juga memberi solusi bagi para pelaku lapangan yang mungkin terdorong melakukan pelanggaran karena keterbatasan ekonomi.

"Kalau hanya melarang tapi tidak menawarkan alternatif, itu juga tidak adil. Di sinilah Brida harus bisa memformulasikan inovasi sosial," ujarnya.

Misalnya, pelatihan ulang jukir liar atau program insentif berbasis kinerja.

Tak hanya itu, Appi membuka peluang kolaborasi Brida dengan Dishub, Dinas Kominfo.

Lalu pihak swasta untuk mengembangkan sistem parkir pintar (smart parking) di area strategis Kota Makassar.

"Makassar harus punya diferensiasi sebagai kota modern yang punya solusi atas masalah-masalah klasik," kata Appi. 

Salah satunya adalah soal parkir. 

"Kita mau tunjukkan bahwa riset dan inovasi bisa langsung menjawab kebutuhan warga," katanya pungkas.(*)