Baca tanpa iklan
Di antaranya terkait usia pensiun, hingga keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga.
Ia memastikan, tak adanya dwifungsi TNI dalam pembahasan revisi UU ini.
RUU TNI sebelumnya telah sepakati di tingkat satu antara Komisi I DPR bersama pemerintah pada Selasa (18/3/2025).
Delapan atau seluruh fraksi partai politik menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang meski mendapatkan banyak kritik publik.
RUU ini disahkan di tengah aksi protes oleh organisasi mahasiswa di depan kompleks parlemen.
Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik sejumlah pasal dalam RUU TNI, termasuk soal keterlibatan anggota TNI aktif dalam ranah jabatan sipil.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya sudah memberikan akses kepada publik yang ingin membaca draft terbaru RUU TNI yang disahkan pada hari ini.
"Kami kemarin sudah share ke teman-teman NGO dan saya rasa saya sudah minta supaya diupload," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Dia mengatakan akan mengingatkan bagian teknis untuk segera melakukan unggahan soal naskah tersebut.
"Apa yang kemarin kami sampaikan pada masyarakat luas, itulah yang akan diparipurnakan dan itulah yang akan diakses. Tidak ada perubahan sama sekali," tandasnya.
(Tribunnews.com/Milani/Reza Deni)