“Kami hanya menemukan 1 konten misoginis dari 57 temuan yang ada. Angka ini sangat minim jika dibandingkan dengan temuan 6 konten misoginis di Kalimantan Selatan dari total hanya 34 temuan,” jelas Suaib.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor.

Diantaranya semua kandidat Pilgub Jawa Timur adalah perempuan dan perdebatan paling sering ditemukan dalam konteks Pilbup atau Pilwalkot adalah terkait ketokohan (agama) atau afiliasi kandidat pada tokoh agama tertentu.

Di Kalimantan Selatan, tren negatif yang paling banyak ditemukan di media sosial adalah konten disinformasi. 

Beberapa isu diangkat dalam hoaks ini adalah terkait persoalan bisnis seperti tambang, diskotik, tarif parkir, hingga korupsi. 

Selain itu, konten misoginis juga cukup banyak menghiasi timeline media sosial wilayah ini selama menjelang Pilkada. 

Narasi paling sering ditemukan adalah larangan memilih pemimpin perempuan dalam agama dan nuansa merendahkan perempuan karena menjadi pemimpin.

Sementara itu, Sulawesi Selatan menjadi wilayah yang paling "sepi" temuan hoaks dan kebencian di media sosial selama Pilkada. 

Hanya ada sepuluh temuan, dengan urutan terbanyak adalah konten provokasi, kemudian disusul rasisme, mal informasi, dan merendahkan.

Meski hanya berjumlah tiga temuan, namun jika dilihat dari rasio keseluruhan di tiga wilayah tersebut, konten rasis di Sulawesi Selatan bisa dikatakan cukup besar. 

Konten-konten rasis yang ditemukan seringkali berupa sikap antipati terhadap identitas kandidat berbeda dan dianggap berasal dari daerah lain alias "bukan putra daerah".

“Kami tidak menemukan konten disinformasi di wilayah Sulawesi Selatan. Terkait penyebaran informasi yang menyesatkan ini, tren menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan jauh lebih kondusif dibandingkan daerah lain, terutama Jawa Timur,” jelas Suaib Prawono yang juga Korwil GUSDURian Sulampapua.

Lebih lanjut, pria kelahiran Polewali Mandar ini mengatakan, secara keseluruhan, temuan Tim Gardu GUSDURian menunjukkan bahwa dinamika konten negatif di media sosial selama Pilkada 2024 sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan politik di masing-masing wilayah. 

Jawa Timur mencatatkan angka tertinggi dengan dominasi disinformasi dan provokasi, yang mengindikasikan tingginya intensitas persaingan politik di wilayah ini. 

Sementara itu, Kalimantan Selatan menonjol dengan isu misoginis, mencerminkan tantangan terkait kesetaraan gender di wilayah tersebut.