Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan 1 Maret 2025, Kapan Nahdlatul Ulama dan Pemerintah?
Berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah belum membahas jadwal puasa dan Idul Fitri.
TRIBUN-TIMUR.COM - Muhammadiyah telah menetapkan jadwal puasa dan hari raya Idul Fitri.
Berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah belum membahas jadwal puasa dan Idul Fitri.
Muhammadiyah telah menetapkan 1 Maret 2025 awal ramadhan.
Muhammadiyah juga telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025.
Muhammadiyah beralih menggunakan kriteria KHGT dalam penentuan awal bulan Hijriah.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Sulsel Dukung Swasembada Pangan, Dorong Peran Aktif Generasi Muda
Kriteria tersebut berasal dari Muktamar Kalender Islam Global yang sebelumnya digelar di Turkiye pada 2016 silam.
Hasil muktamar menetapkan konsep kalender dengan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
Penggunaan KHGT juga merupakan amanat dari Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2015, dan ke-48 di Surakarta, Jawa Tengah pada 2022.
Mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Ramadhan 1446 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025 M.
Sementara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) akan dikonfirmasi melalui sidang isbat jelang bulan Ramadhan.
Pemerintah Indonesia melalui Kemenag melakukan penetapan awal bulan di tahun Hijriah dengan metode rukyat dan hisab dan berlaku secara nasional.
Saat menentukan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, Kementerian Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait.
Berdasarkan kalender Hijriah 1446 H yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) pada 22 Oktober 2024, awal bulan Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Tanggal tersebut bisa menjadi acuan sementara, sebab tanggal resmi 1 Ramadhan 2025 perlu menunggu hasil sidang isbat.
Meski begitu, Anda dapat menggunakan kalender Hijriah 2025 terbitan Kemenag untuk memperkirakan kapan puasa Ramadhan 2025:
| Usai Resmikan Dapur MBG Muhammadiyah di Kolaka, Konselor China Temui Wali Kota Makassar |
|
|---|
| Warga Asing dan Penduduk Tak Miliki Izin Resmi Dilarang Masuk Mekkah |
|
|---|
| Barisan Pemuka Agama Laporkan Penyebar Potongan Video Jusuf Kalla |
|
|---|
| Jelang Harlah GP Ansor Sulsel Ziarah ke Makam Muassis NU |
|
|---|
| Profil Mufti Anam Anggota DPR RI Protes Keras Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Kader NU dan Ansor |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Logo-Muhammadiyah-3.jpg)