Kepala BKAD Makassar Sebut Silpa Pemkot Makassar 2024 di Bawah Rp 200 M

Penulis: Siti Aminah
Editor: Hasriyani Latif
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nilai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Makassar tahun 2024 di bawah Rp200 miliar. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan. 

Dakhlan menyampaikan, nilai Silpa Pemkot Makassar tahun ini lebih rendah dibanding beberapa tahun sebelumnya. 

"Tahun 2024 (Silpa) sekitar Rp100 miliar atau Rp150 miliar, mudah-mudahan tidak sampai Rp200 miliar," ucap M Dakhlan, Kamis (2/1/2025). 

Saat ini, pihaknya masih melakukan perampungan terkait serapan belanja dan pendapatan Pemkot.

Dakhlan mengungkap, nilai Silpa Pemkot Makassar beberapa tahun lalu hampir menyentuh angka Rp1 triliun. 

Misalnya pada saat masa pandemi covid-19, banyak kegiatan yang tidak berjalan sehingga berdampak terhadap belanja daerah. 

Silpa tersebut bersumber dari beberapa kegiatan Pemkot Makassar yang tidak berjalan. 

Termasuk kegiatan fisik maupun non fisik dan belanja barang dan jasa. 

Baca juga: Pemprov Sulsel Prediksi Silpa 2024 Capai Rp50 Miliar

Kendati begitu, Dakhlan menyebut bahwa tidak semua kegiatan memiliki kesiapan anggaran. 

Berjalannya program juga didukung oleh pendapatan daerah. 

Sementara kondisi pendapatan Pemkot Makassar tahun ini tidak berjalan sesuai target. 

Dana Bagi Hasil (DBH) yang diharapkan bisa menambah pendapatan daerah justru tidak diberikan penuh oleh Pemprov Sulsel. 

Ditambah lagi PAD Pemkot Makassar hanya berkisar diangka 80 persen. 

"Pikirannya orang kalau ada kegiatan tidak berjalan ada uangnya di kas, ini tidak. APBD kan selalu berbarengan antara pendapatan dan belanja, artinya kalau yang kita rencanakan di APBD misalnya Rp100 miliar, tidak semuanya nanti pendapatan masuk Rp100 miliar," jelasnya. 

"Contoh kayak DBH yang tidak terbayar delapan bulan, itu kan potensi Rp200 miliar disitu, kemudian PAD tidak sampai 100 persen, berarti ada sekitar 15 persen dari PAD kita tidak tercapai, kalau dalam bentuk angka kan ratusan miliar juga," sambungnya.(*) 

Berita Terkini