Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, sebenarnya apa yang disampaikan Prabowo itu sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik. "Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ujar Gus Jazil.

Satu di antaranya terkait pemilihan gubernur yang cukup dipilih oleh DPRD. Selama ini, kata Gus Jazil, pihaknya mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Sebab, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD.

"Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ucapnya.

PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada pemilihan presiden.

"Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dulu baru kemudian pilpres," paparnya.

Senada dengan PKB, Partai Golkar juga setuju dengan usulan Prabowo itu. "Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pemilukada," kata Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, usai acara puncak perayaan HUT ke-60 Tahun Partai Golkar, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam. 

Sarmuji mengatakan pihaknya butuh waktu untuk menyusun kajian mengenai perubahan sistem politik di Indonesia. Namun, Golkar setuju bahwa pilkada langsung yang diterapkan saat ini memerlukan biaya tinggi.

"Ketua Umum Partai Golkar sudah menginisiasi dan menyuarakan. Kalau Pak Prabowo tadi bahkan sampai berkomentar, Pak Presiden di arahannya ini kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini karena banyaknya ketua umum partai," ujarnya.

"Artinya sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama kerisauan bersama," tandasnya.

Sedangkan Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, meminta usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, ke DPRD perlu dikaji secara mendalam.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Ganjar menjelaskan, sistem Pilkada secara langsung yang diterapkan saat ini sebelumnya diadopsi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD.

"Dulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan," ujarnya.

Karenanya, dia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan terkait perubahan sistem pemilihan.

"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," ucap Ganjar.