TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD atau Pilkada lewat DPRD. 

Menurut Prabowo, sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Pilkada melalui DPRD pernah dihelat oleh pemerintah Indonesia saat orde lama, orde baru dan awal reformasi.

Prabowo menyebut hal itu turut menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. 

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," ucap Prabowo.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?" imbuhnya.

Prabowo kemudian menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama. 

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujar Prabowo.

"Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," tambahnya.

Menyikapi usulan Prabowo itu, sejumlah partai menyatakan setuju.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya sepakat dengan ide dan gagasan yang disampaikan Prabowo untuk memperbaiki sistem politik Indonesia. 

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil, kepada wartawan Jumat (13/12).