TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), menduga adanya potensi gerakan terstruktur yang bisa mengganggu proses demokrasi di Pilwali Makassar 2024.

Dugaan ini muncul dari indikasi adanya pihak-pihak tertentu yang mungkin berusaha memanfaatkan kekuatan terstruktur.

Hal ini untuk mengintervensi pemilih dan mempengaruhi hasil pemungutan suara pada 27 November 2024.

Ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamati beberapa indikasi yang dapat menjadi ancaman bagi jalannya pesta demokrasi.

Dalam upaya mencegah kecurangan itu, Tim Pemenangan MULIA membentuk tim pengawas khusus.

Mereka menyiapkan relawan untuk menjadi 'CCTV lapangan' guna memastikan keamanan dan transparansi Pilkada Serentak 2024.

Di samping itu, ARA memberikan peringatan keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.

Baca juga: Rahman Pina: Golkar Total Menangkan Appi-Aliyah di Pilwali Makassar

ARA menegaskan agar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah ditugaskan, harus dipantau lebih ketat.

Hal ini guna menghindari adanya afiliasi dengan partai politik (parpol) atau pasangan calon (paslon) tertentu.

“Kami berharap KPU benar-benar memperhatikan hal ini dan menempatkan petugas KPPS serta PPK dengan seleksi yang ketat," kata ARA kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

"Jangan sampai ada petugas yang terafiliasi dengan parpol atau paslon tertentu, karena hal ini bisa merusak proses demokrasi yang seharusnya berjalan secara independen dan adil," tegas ARA.

ARA menambahkan bahwa pilkada yang adil dan transparan sangat bergantung pada netralitas seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu.

Terlebih, Ketua Tim Pemenangan MULIA itu juga menekankan perlunya netralitas dari aparat keamanan. 

ARA meminta TNI dan Polri untuk menjaga sikap profesional selama pilkada berlangsung. 

Ia menekankan bahwa sebagai barometer politik Sulsel, Pilwali Makassar harus bebas dari intervensi atau kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.