Di Kabupaten Barru, kata Syamsul Rijal, untuk akses kebutuhan negara DPRD kabupaten sering melaporkan ke Balai Jalan dan Jembatan terkait Box Culvert untuk penyeberangan air di bawah jalan yang harus ditindak lanjuti.

Kemudian beberapa jembatan, selanjutnya pemeliharaan jalan negara kurang maksimal. 

"Jadi kalau kita biasa jalan dari Makassar ke Parepare, maka kita biasa dapatkan tambalan-tambalan jalan poros trans Sulsel yang kondisinya tidak maksimal," bebernya.

"Kemudian beberapa hal lain yang menjadi kebijakan nasional terkait misalnya dana alokasi khusus (DAK) pada sektor pertanian itu kami instruksikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian tempohari," jelasnya.

Pihaknya menilai kriteria penerimaan dana alokasi khusus pertanian itu tidak adil, itu perlu untuk dilihat kembali. 

“Bahkan kami meminta direvisi melalui Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dilihat kembali itu, karena merugikan kami,” 

Bayangkan saja untuk kegiatan 2025 terkait DAK hanya tiga kabupaten di Sulsel menerima itu. 

"Kami berharap di pemerintahan yang baru nantinya, hal itu bisa mendapatkan revisi. Sehingga kami akan melakukan konsultasi, koordinasi, kami akan menanyakan terkait hal itu di Bappenas nantinya. Kami akan by fast saja langsung menyuarakan dari daerah ke pemerintah pusat melalui DPRD," paparnya.

"Hal-hal itulah kebijakan pemerintah pusat yang mesti direvisi untuk melihat kembali perimbangan pembangunan nasional apakah betul-betul efektif dan efisien," tandasnya.

Politisi senior partai PDI Perjuangan Kabupaten Barru ini berharap di kepemimpinan Prabowo Subianto nantinya dapat menuntaskan reformasi 100 persen. Kemudian reformasi itu ditransformasikan lagi. 

“Di tahun pertama RPJP kita harus meletakkan sebuah landasan untuk kita melakukan akselerasi di tahun berikutnya, kalau kita mau mencapai Indonesia emas di tahun 2045,”

"Jadi di 5 tahun pertama kita harus menyiapkan landasan sebagai pijakan untuk melakukan transformasi, supaya di lima tahun berikutnya kita sudah bisa pengembangan, peningkatan dan lain sebagainya," pungkasnya.

"Sehingga hasilnya di 20 tahun terakhir itu dapat kita nikmati Indonesia emas itu, beberapa hal yang harus ditransformasi terkait kebijakan tadi, variabelnya coba telisik itu di bidang pertanian, perikanan," terangnya.

Di sektor perikanan, ia berharap ada revisi kembali terkait regulasi mengatur kewenangan daerah kabupaten kota, provinsi, dan pusat.

Karena persoalan kewenangan itulah yang kemudian memangkas beberapa hal yang seharusnya pemerintah daerah kabupaten kota implementasikan. Tetapi karena persoalan kewenangan sehingga itu mandek.