29—07—2011: Kaprodi S1 Jemenkatekpol Ditprog Sarjana STIK Lemdikpol

30—05—2013: Analis Kebijakan Madya Bidang STIK Lemdikpol (Dalam Rangka Dik Sespimti Dikreg 22)

02—05—2014: Karoops Polda Sulteng

27—05—2016: Pamen Densus 88/Antiteror Polri (Penugasan Pada BNPT)

27—06—2016: Pati Densus 88/Antiteror Polri (Penugasan Pada BNPT)

04—01—2017: Dirtipidum Bareskrim Polri

26—04—2019: Kapolda Papua Barat

06—12—2019: Asisten Operasi Kapolri 

03—08—2020: Kapolda Kalimantan Timur

17—12—2021: Kasespim Lemdiklat Polri

23—12—2022: Sahlisosek Polri. 

Disebut dalam kasus Ismail Bolong

Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram (TR) terkait mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri dan jajarannya pada Jumat, 23 Desember 2022.

Salah satunya, Irjen Herry Rudolf Nahak yang diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi.

Pengangkatan Herry Nahak sebagai Staf Ahli berdasarkan Telegram Nomor: ST/2775/XII/KEP/2022, tertanggal 23 Desember yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Wahyu Widada.

Sebelumnya Herry Nahak menjabat Kasespim Lemdiklat Polri.

Nama Irjen Herry Nahak disebut-sebut dalam laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri terkait kasus dugaan tambang ilegal yang dikendalikan Aiptu (purn) Ismail Bolong di Kalimantan Timur.

Ismail Bolong sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. 

Herry Nahak menggantikan posisi Irjen Rachmat Mulyana yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sosek Sahli Kapolri.

Sedangkan, jabatan Herry Nahak sebelumnya diisi Brigjen Chrysnanda Dwilaksana selaku Direktur Kamsel Korlantas Polri.

“Benar info dari SDM. Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu, 24 Desember 2022.

Beredar surat laporan hasil penyelidikan Nomor R/23/IV/WAS.2.4./2022/Divpropam dengan klasifikasi rahasia, tertanggal 7 April 2022.

Surat itu diteken Ferdy Sambo saat menjabat Kepala Divisi Propam, dan ditujukan langsung kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Bagian ketiga yang terdapat tiga poin kesimpulan pada salinan dokumen ketiga itu menyatakan terkait adanya intervensi unsur TNI.  (*)