TRIBUN-TIMUR.COM - Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, disebut akan mengisi kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, saat dialog nasional peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 digelar Universitas Podomoro.

Hashim Djojohadikusumo menyebutkan ada sekitaran empat orang jebolan SMA Taruna Nusantara akan mengisi jabatan menteri.

Namun Hashim enggan membocorkan nama-nama lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan mengisi jabatan menteri.

Apalagi salah satu menjadi perhatian Prabowo Subianto mengisi pos menteri adalah pendidikan.

SMA Taruna Nusantara menjadi satu dari sekian contoh sekolah yang mencetak anak bangsa berprestasi.

Baca juga: PDIP Enggan Jadi Oposisi Pemerintah? Elit Gerindra Bocorkan Prabowo dan Megawati Segera Bertemu

 "Sekolah Taruna (Nusantara) ini luar biasa. Nanti jadi sumber jenderal-jenderal itu sekolah di Magelang. Saya dengar akan jadi ada beberapa sekolah lagi di Bandung, di Malang, Sumatera juga ada, di Makassar juga?" tutur dia.

Beberapa orang dekat Prabowo diketahui merupakan lulusan SMA Taruna Nusnatara.

Termasuk yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Nama-nama itu mayoritas berasal dari Partai Gerindra dan Demokrat.

Sementara AHY mengakui memang sudah terjalin pembicara antara dirinya dengan Prabowo terkait dengan posisi menteri di lima tahun mendatang.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan komunikasi antara dirinya dengan Prabowo sudah berjalan dengan baik meski pembahasannya tidak setiap saat.

 "Sudah (ada komunikasi terkait posisi menteri), komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya," kata AHY saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (9/9/2024).

Dirinya hanya menegaskan bahwa di beberapa kesempatan ia selalu berdialog dengan Prabowo dan beberapa pimpinan partai politik lain di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Meski kata Menteri ATR/BPN itu, tidak semua pembahasan terkait dengan urusan posisi atau jabatan.