TRIBUN-TIMUR.COM - Dosen Fisipol Unhas Ashry Sallatu menginisiasi penggalangan dukungan peduli Demokrasi di Negeri Belanda.

Mereka menggalang dukungan mengawal putusan MK yang coba diakali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berikut pernyataan sikap resminya:

Komunitas Indonesia di Belanda Peduli Demokrasi

Agustus 2024, perayaan kemerdekaan ternodai.

Darurat demokrasi Indonesia semakin nyata dan perguliran politik dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita dibangkrutkan dengan terang-terangan.

Penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi semakin gamblang dipertunjukkan penguasa yang tidak lagi memiliki rasa malu.

Elite politik hanya membutuhkan 26 tahun untuk mematahkan tonggak-tonggak reformasi dan menghabisi demokrasi dengan brutal.

Rakyat Indonesia tidak tinggal diam, di mana pun kami berada.

Sebagai bentuk solidaritas dan sebagai warga negara yang setia pada hati nurani serta amanat rakyat, kami para mahasiswa, aktivis prodemokrasi dan segenap warga Indonesia peduli demokrasi yang bermukim di Belanda menyampaikan dukungan pada gerakan perlawanan di Tanah Air dan menegaskan kembali sikap dan komitmen kami pada demokrasi Indonesia. 

 1. Mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan parliamentary threshold pada semua level, dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Negara agar tercipta demokrasi yang sehat dengan prinsip kekuatan penyeimbang yang kuat

2. Menyerukan kepada jajaran elite untuk menjunjung tinggi etika politik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, menciptakan pemerintahan yang adil sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan kehidupan kenegaraan yang didasarkan pada amanat rakyat

3. Menuntut elite politik untuk menghentikan semua manuver membegal hukum dan konstitusi untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan oligarki dan praktik-praktik dinasti yang merusak sendi-sendi kebangsaan  

4. Mendukung penguatan gerakan masyarakat sipil untuk menjaga demokrasi dan semangat reformasi serta menyerukan semangat persatuan bangsa di tengah-tengah upaya adu domba yang dijalankan rezim penguasa

5. Menghimbau masyarakat Indonesia secara luas untuk tetap mendukung secara moral dan material perlawanan kelompok-kelompok masyarakat sipil terhadap praktik-praktik perekayasaan hukum untuk kepentingan penguasa