Ikuti seleksi ketua KPK dua kali
Saat menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023.
Ini kali kedua Giri mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.
Pada 2014, Giri mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dan masuk 19 besar.
Namun, saat itu ia tak terpilih.
Kendati demikian, Giri tak patah arang.
Sebab, kata dia, pada prinsipnya pemberantasan korupsi itu menjadi kewajiban setiap warga negara.
"Pada dasarnya sebagai inisiatif dan kewajiban warga negara, jadi saya sudah gabung di KPK sejak 2005, sudah 14 tahun. Saya pikir sudah saatnya mencoba kembali," ujar Giri di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Profil Hotman Tambunan
Mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hotman Tambunan, mendaftar untuk calon pimpinan (capim) periode 2024–2029.
Mantan pegawai KPK yang diberhentikan melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu beralasan dirinya sudah membahas perihal antikorupsi sedari dulu kala.
"Kami-kami ini kan sudah lama di dunia antikorupsi ini, dan juga ikut serta ngemongin KPK sejak masih bayi," kata Hotman kepada Tribunnews.com, Selasa (16/7/2024).
Hotman merasa perlu menjaga keberlanjutan kepemimpinan di KPK. Hal itu lah yang menjadi motivasi untuk mengikuti seleksi capim KPK.
"Terlepas gimana KPK saat ini, kami berkepentingan menjaga kontinuitas kepemimpinan di KPK, salah satunya dengan ikut serta seleksi kepemimpinan jika memang syaratnya terpenuhi," kata dia.
Diketahui, Hotman yang sudah bekerja di KPK sejak 2005 kembali menggeluti dunia kopi setelah tidak lagi berada di komisi antikorupsi.
Hotman bersama kawan-kawannya mendirikan Tabe Coffee di bilangan Blok M, Jakarta Selatan. Tepatnya berada di dalam Blok M Square.
Hotman, pria tulen asal Balige, ibu kota dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara menceritakan asal-muasal kedainya diberi nama Tabe Coffee.
"Tabe itu mempunyai makna berarti 'salam', jadi kalau di masyarakat Batak itu ya orang kalau sudah salaman itu, berarti semua masalah sudah selesai, harusnya," kata Hotman saat berbincang dengan Tribunnews.com persis di depan kedai Tabe Coffee yang terletak di lantai basement blok J 077, Kuliner Toba, Blok M Square, Jakarta Selatan, Rabu (13/10/2021).
Hanya saja, Hotman yang masih terkenang pekerjaannya di KPK, mengatakan justru saat ini orang lebih banyak salam tempel ketimbang salam dalam arti sesungguhnya.
"Sekarang orang nyalam, salam isi, untuk nyuap, harusnya itu salah kan ya. Kalau sudah minum kopi, salaman, masalah selesai. Bukan malah salaman malah dapat komisi, itu menyalahi kata tabe, sangat menyalahi sekali," kata dia.
Profil Herry Muryanto
Herry Muryanto merupakan salah satu eks pegawai KPK yang didepak berdasarkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Ia merupakan pejabat tertinggi di antara 57 eks pegawai yang dipecat Firli Bahuri.
Jabatan terakhirnya di KPK adalah eselon satu yakni Deputi Koordinasi dan Supervisi.
Ringkasan sepak terjang Herry Muryanto di KPK diulas oleh mantan penyelidik Aulia Posteria.
Dia membeberkan apa saja yang dilakukan oleh Herry saat masih bekerja di KPK dan aktivitasnya kini usai resmi dipecat per 30 September 2021 lalu.
Aulia mengatakan, sejumlah jabatan pernah diduduki oleh Herry di KPK.
Sebelum menjadi deputi koordinasi dan supervisi, ia juga pernah menjadi Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, lalu Direktur Penyelidikan KPK.
"Sementara ini, mengisi harinya dengan bersantai di rumah dan menyalurkan hobinya memancing dan 'ngoprek' komputer," kata Aulia di Twitter, Kamis (14/10).
Sebelum di KPK, Herry merupakan seorang auditor investigasi di BPKP. Dia bergabung di KPK pada 2006 di Direktorat Penyelidikan. Semenjak itu kariernya moncer.
"Pak Herry ini sangat misterius, bahkan bagi banyak pegawai KPK. Tak banyak bicara dan selalu luput dari sorotan media," kata dia.
"Banyak yang cuma kenal namanya, tapi belum pernah bertemu dengan orangnya secara fisik. Sosok penyelidik sejati yang selalu bekerja dalam diam," kata Aulia.
Saat menjadi auditor di BPKP, Herry kerap melakukan audit investigasi perkara besar.
Mulai dari BLBI, tim asset tracing FORSAT BPPN, join audit dengan BI, BPPN, dan lembaga lainnya.
Di KPK, banyak juga perkara besar yang ia tangani.
Terlebih saat menjabat sebagai Plt Direktur Penyelidikan pada 2015 dan Direktur Penyelidikan pada 2016-2018, kasus-kasus banyak sekali diungkap KPK.
Pada saat KPK memecahkan rekor 30 OTT pada tahun 2018, Herry Muryanto merupakan Direktur Penyelidik ketika itu. Rekor terbanyak OTT sepanjang KPK berdiri.
"Selama di KPK, hidup Pak Herry praktis hanya KPK dan rumah. Kebiasaannya datang paling awal dan pulang paling akhir dibanding anak-anak buahnya," kata Aulia.
"Hal itu dilakukannya demi menjaga integritasnya. Katanya ke saya, menjadi Penyelidik KPK itu mau enggak mau harus menjadi seorang yang soliter," sambung dia.
Pimpin Pemeriksaan Etik Firli Bahuri
Pada saat menjadi Deputi PIPM tahun 2018, sosok Herry lah yang memimpin anak buahnya melakukan pemeriksaan etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri.
Saat itu, Firli masih menjabat Deputi Penindakan KPK.
Pada akhir 2018 silam, Firli Bahuri dilaporkan terkait pelanggaran etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK.
KPK menyatakan Firli diduga melanggar kode etik berat saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK.
Hal itu tak terkait empat pertemuan dengan pihak yang berkaitan dengan perkara ataupun pihak yang memiliki risiko independensi serta tidak melaporkan seluruh pertemuan tersebut kepada pimpinan KPK.
Dua pertemuan di antaranya terjadi dengan Tuan Guru Bajang (TGB) selaku Gubernur NTB pada 2018.
Wakil Ketua KPK pada saat itu Saut Situmorang menyebut, hal ini berawal dari adanya laporan masyarakat pada 18 September 2018.
Serangkaian pemeriksaan pun telah dilakukan terhadap Firli dan saksi-saksi yang selesai pada 30 Desember 2018.
Hasil pemeriksaan dari PIPM yang dipimpin Herry Muryanto itu kemudian diserahkan kepada pimpinan KPK pada akhir Januari 2019.
Hasilnya, Firli Bahuri melakukan pelanggaran berat.
"Pimpinan telah menerima laporan hasil pemeriksaan pengawas internal KPK sebagaimana disampaikan Deputi Bidang PIPM tertanggal 23 Januari 2019. Perlu kami sampaikan hasil pemeriksaan direktorat PIPM adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," ujar Saut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/9).
Pengumuman pelanggaran kode etik ini hanya selisih sehari menjelang Firli menjalani fit dan proper test untuk capim KPK.
Firli Bahuri ketika itu menjadi kandidat kuat jadi pimpinan KPK periode 2019-2023.
Profil Airien Marttanti Koesniar
Airien Marttanti adalah mantan pegawai KPK yang tak lolos TWK era Firli Bahuri.
Airien Marttanti adalah pegawai KPK yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (29/3/2019), mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dengan melantik lima pegawai struktural.
Pelantikan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kelima pegawai KPK tersebut ialah Kepala Biro Umum Yonathan Demme Tangdilitin, Kepala Bagian Rumah Tangga Airien Marttanti Koesniar, Koordinator Labuksi Mungki Hadipratikto, Direktur LHKPN Isnaini dan Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo.
Kelimanya mengucapkan janji dan sumpahnya dengan mengikuti perkataan Ketua KPK Agus Rahardjo, disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, serta sejumlah pegawai yang turut menghadiri pelantikan tersebut.
“Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara.
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dengan semangat untuk kepentingan negara,” ujar kelima pejabat mengakhiri sumpah.
Setelah pengambilan sumpah, para pejabat yang baru dilantik menandatangani pakta integritas bersama dengan para pendampingnya, yaitu suami atau istri masing-masing.
Agus Rahardjo dalam sambutannya berpesan kepada kelima pejabat untuk lebih cepat dan inovatif dalam bekerja, “Semua sekarang diharapkan berbasis elektronik. Mari kita berpacu dengan waktu,” ujar Agus.
Agus juga berpesan kepada masing-masing pejabat struktural yang baru dilantik tersebut terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya disampaikan kepada Kabiro Umum untuk mewujudkan Gedung Merah Putih KPK sebagai smart, secure dan green building. (*)