Turunkan Angka Stunting, Pemkab Takalar Optimalkan Peran Posyandu

TRIBUN-TIMUR.COM- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar Muh Hasbi memimpin rapat kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Takalar Tahun 2024, pada Rabu (22/5/2024) pagi.

Muh Hasbi yang juga selaku ketua TPPS menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar bertekad melanjutkan upaya penurunan angka stunting.

Diketahui, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), terjadi kenaikan angka prevalensi stunting dari 31.3 pada tahun 2022 menjadi 35.4 pada tahun 2023.

Untuk itu, Muh Hasbi menginstruksikan kepada para anggota tim TPPS dan jajaran OPD untuk bekerja lebih keras lagi termasuk camat dan kepala desa untuk mengaktifkan posyandu.

Dan itu berlandaskan arahan Kementerian Dalam Negeri yang memerintahkan daerah-daerah untuk melakukan intervensi stunting serentak Tahun 2024.

"Pemda menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah Tahun 2024," kata Muh Hasbi.

"Untuk itu, saya wajibkan agar setiap posyandu melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh sasaran bumil (ibu hamil), balita (bayi lima tahun), dan catin (calon pengantin) secara berkelanjutan pada bulan Juni ini. Karena ini akan dilaporkan hasilnya pada bulan juli mendatang," lanjutnya.

"Karenanya, saya minta camat, lurah, dan kepala desa untuk mengawal ini," tegasnya

Rapat kordinasi ini dihadiri oleh Forkopimda, seluruh tim TPPS, para camat, para kepala puskesmas, para kordinator penyuluh KB dan petugas gizi. 

Di akhir sambutannya, Muh Hasbi menyampaikan bahwa masalah stunting harus ditangani bersama oleh semua stakeholder yang ada di Takalar.

"Pemda dan seluruh komponen masyarakat harus turut terlibat aktif. Pastikan datanya benar, pastikan catin mendapat pendampingan, dan pastikan bumil dan balita mendapatkan asupan gizi dan nutrisi yang cukup," tutupnya dalam sambutan pengarahan.