Firdaus Daeng Manye Singgung Ketahanan Pangan dan Energi di Musrembang Takalar

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir langsung memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Turut hadir Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Jayadi Nas, serta sejumlah pejabat dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Selain itu, Musrenbang juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulsel Lukman B. Kady, Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal, Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi, serta jajaran OPD.

Kegiatan ini juga melibatkan pimpinan BUMN, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, Forum Anak Takalar, hingga unsur akademisi.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Nakertrans Sulsel Jayadi Nas menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif.

Baca juga: Takalar Borong Dua Penghargaan Indikator Makro, Daeng Manye Terima Total Rp150 Juta

Hal tersebut ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, terkendalinya pengangguran terbuka, serta ketimpangan yang relatif stabil.

Ia menilai Kabupaten Takalar memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah, terutama di sektor pertanian, perikanan, kelautan, industri pengolahan, perdagangan, jasa, hingga UMKM.

“Penyusunan RKPD 2027 perlu difokuskan pada penguatan SDM yang produktif dan berdaya saing,” ujarnya.

Bupati Takalar Daeng Manye menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029.

Tema pembangunan yang diusung adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan infrastruktur yang didukung pelestarian lingkungan hidup.

Ia menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan partisipatif dari tingkat desa hingga kabupaten.

Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan pusat, provinsi, dan daerah.

Selain memaparkan capaian makro, Daeng Manye juga menyoroti dasar hukum perencanaan pembangunan daerah.