Praktik tersebut sudah berjalan cukup lama dan telah menghalangi pelajar yang benar-benar layak mendapatkan bantuan KIP Kuliah.

Anggota DPR memberikan kuota KIP Kuliah untuk mengakomodasi sanak saudara atau orang terdekat.

Billy berharap praktik tersebut bisa dihentikan agar dana bantuan KIP Kuliah benar-benar diterima pelajar yang membutuhkan.

Billy menuturkan, jika praktik tersebut dihentikan, sistem pemberian KIP Kuliah dari pemerintah akan semakin baik dan tepat sasaran.

Apalagi jika ditambah dengan perbaikan sistem pendataan terpusat untuk memastikan bahwa mereka yang telah menerima KIP Kuliah benar-benar membutuhkan dan progres studi terpantau.

"KIP ini diberikan secara lokal pengelolaan dan penguasaannya oleh pihak kampus Ini tanpa pengawasan yang jelas dan keleluasaan yang luas pada pihak kampus akan terjadi mismanagement dan salah pengelolaan," tandasnya dikutip dari Tribunnews.com.

"Di mana akhirnya penerima beasiswa adalah berasal dari kriteria yang seharusnya tidak memperoleh beasiswa," jelas Billy Mambrasar. (*)