TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Billy Mambrasar, tegas menentang keberadaan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah afirmasi yang dialokasikan ke kerabat anggota DPR RI. 

Dalam keterangannya Sabtu (4/5/2024) lalu, Billy Mambrasar mengungkapkan bahwa masih terdapat praktik di mana anggota DPR memperoleh jatah KIP-K yang kemudian diberikan kepada sanak saudaranya. 

Pernyataan Billy mencerminkan keprihatinan akan praktik nepotisme yang masih ada dalam pemberian bantuan pendidikan. 

Menurutnya, seharusnya ditujukan secara adil kepada warga yang membutuhkannya. 

Eks Bupati Enrekang, Muslimin Bando (MB) menilai bahwa program KIP-K justru memberikan manfaat besar bagi masyarakat. 

Menurut Muslimin Bando, program ini telah membantu puluhan ribuan anak miskin untuk melanjutkan pendidikan mereka. 

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menekankan pentingnya program KIP, seperti yang dikawal anaknya, Mitra Fakhruddin MB, yang saat ini duduk di Komisi X DPR RI Periode 2019-2024. 

Muslimin Bando mengungkapkan bahwa untuk membangun suatu bangsa, ilmu pengetahuan perlu diberikan prioritas. 

Sehingga, melalui program beasiswa KIP, anak-anak dari kalangan miskin memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. 

Di samping itu membuka jalan bagi kemajuan dan kesetaraan dalam masyarakat. 

"Karena menurut saya, untuk membangun suatu bangsa, pertama ilmu pengetahuan perlu dulu dibangun," kata Muslimin Bando kepada Tribun-Timur, Senin (13/5/2024). 

Lebih lanjut, kata MB, Komisi X DPR justru hadir sebagai penyambung lidah bagi masyarakat kalangan miskin, apalagi mereka yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Baginya, Dengan program ini tentu bertujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. 

"Saya ini punya latar belakang seorang guru, hidup di desa, jadi tentu saya paham soal pendidikan," tambahnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar mengungkap adanya praktek pemberian kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk anggota DPR.