TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Miskin ekstrem dan stunting masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani. 

Di Kota Makassar, angka stunting mengalami perubahan yang positif atau mengalami penurunan setiap tahunnya. 

Tahun 2023, periode Agustus, kasus stunting di Makassar 2.734 atau 3,14 persen.

Kasus tersebut ngalami penurunan dari tahun 2022 yakni 4,06 persen atau 3333 balita. 

Kendati demikian, kasus stunting maupun miskin ekstrem masih terus menjadi perhatian untuk diberantas.

Komitmen itu juga dilakukan oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro. 

Mohamad Risbiyantoro mengatakan pihaknya mencoba melihat bagaimana perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan program sektor penanganan stunting dan kemiskinan di Makassar.

"Diharapkan program itu sampai kepada masyarakat sehingga kemiskinan dapat ditekan dan angka stunting turun," katanya usai bertemu Wali Kota Makassar dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Stunting dan Kemiskinan Pemkot Makassar 2024, di Kantor Wali Kota, Jl Ahmad Yani, Jumat, (1/3/2024).

Ia menyebut, evaluasi perencanaan ini dilakukan di awal tahun untuk melihat apakah ada sinkronisasi antar dinas dan sektor lainnya terkait program tersebut.

Tentunya, program ini mesti menuju satu konvergensi bahwa stunting turun, kemiskinan turun agar semua program mampu menjawabnya.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menuturkan Pemkot Makassar sangat memperhatikan perihal stunting dan kemiskinan. 

Meski begitu, lanjut dia, semuanya harus ada prosedur atau SOP-nya.

Pasalnya, kadangkala dengan organisasi besar seperti Pemkot Makassar, kontrol dan realisasinya ada yang bias yang tentunya bukan kesengajaan.

Nah dengan adanya BPKP, jelas Danny, memberikan Pemkot Makassar jalan yang lebih praktis, efektif dan perencanaan anggaran.

"Kita bersyukur karena hingga hari ini semangat kita ialah seperti itu, membuat birokrat efektif, efisien, dan transparan," jelasnya. (*)