TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, Hasyim Asy'ari sudah tiga kali langgar etik dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024.

Hal menimbulkan keprihatinan di kalangan publik, termasuk para akademisi. 

Ketua Prodi Sosiologi PPs Universitas Hasanuddin (Unhas) periode 2020-2024, Rahmat Muhammad, mengungkapkan keheranannya terhadap serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPU RI.

"Ada apa ini? Sudah tiga kali KPU RI menerima peringatan keras, dan kali ini DKPP kembali mengeluarkan peringatan," ujar dosen FISIP Unhas ini mengekspresikan kebingungannya terhadap situasi tersebut.

Demikian disampaikan Rahmat Muhammad saat deklarasi Forum Dosen Sulsel 'Seruan Moral dan Penyelamatan Amanat Reformasi'. 

Deklarasi ini berlangsung di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Selasa (6/2/2024). 

Rahmat Muhammad lantas menegaskan bahwa insiden-insiden ini memiliki potensi untuk menciptakan ketegangan di tengah masyarakat. 

"Ini semua punya potensi yang memancing, orang tidur saja bisa tiba-tiba bangun," tambahnya.

Menurutnya, kasus-kasus pelanggaran etik yang melibatkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menimbulkan kekhawatiran akan kredibilitas dan integritas lembaga yang bertugas mengawal demokrasi di Indonesia.

Kritik Keras Pemerintahan Jokowi 

Forum Dosen Sulawesi Selatan (Sulsel) telah secara masif memberikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

Hal ini menyangkut pada keberlangsungan Pemilu 2024 yang dianggap tak sesuai dengan amanat undang-undang. 

Salah satu suara yang mengemuka adalah dari Ketua Prodi S2 Sosiologi FISIP Unhas, Rahmat Muhammad.

Dalam pernyataannya, Rahmat Muhammad menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi saat ini.

Sehingga, dia mengajak seluruh dosen dan guru besar untuk terus bersuara demi menyelamatkan demokrasi.