TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Negara terancam dilumpuhkan Trisula kejahatan.

Demikian disampaikan Dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas),  Aswar Hasan.

Praktisi Media dan Informasi dan Peneliti Unhas ini mengatakan, saat ini terjadi pengabaian terhadap prinsip demokrasi dan pelanggaran etika yang meresahkan.

Hal itu disampaikan saat Deklarasi Forum Dosen Sulsel 'Seruan Moral dan Penyelamatan Amanat Reformasi' di Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430, Selasa (6/2/2024) kemarin. 

"Mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita menyaksikan pelanggaran etika yang merajalela," kata Aswar Hasan.

"Negara kita terancam dilumpuhkan oleh trisula kejahatan, yaitu oligarki, nepotisme, dan dinasti," tambahnya.

Dalam konteks Pemilu 2024, Dr Aswar Hasan menyampaikan harapannya agar suara masyarakat, yang tercermin dalam deklarasi Penyelamatan Amanat Reformasi, didengar dan direspon oleh Presiden Joko Widodo. 

Baca juga: Seruan Moral Forum Dosen Sulsel, Desak Presiden Jokowi Tetap Netral dalam Pemilu 2024

"Saya berharap apa yang kita deklarasikan sebentar ini dapat didengar oleh Presiden Jokowi. Ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga masalah moral dan integritas bangsa," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran yang terus meningkat terkait kesehatan demokrasi di Indonesia. 

Berbagai guru besar dari perguruan tinggi di Indonesia, menyoroti perlunya reformasi sistem untuk mengatasi korupsi, oligarki, dan praktik-praktik politik yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini, harapan masyarakat tertuju pada Presiden Jokowi yang dianggap memihak ke Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian publik, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap orang, termasuk Presiden, memiliki hak politik yang sama. 

Pernyataan ini disampaikan dalam acara penyerahan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1/2024).

Presiden Jokowi menekankan bahwa sebagai pejabat publik dan politik, Presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memihak. 

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," ujarnya dengan tegas.

Baca juga: Prof Arismunandar: Amanat Reformasi Harus Dijaga, Jangan Sampai Ada Jilid 2