TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Arismunandar ikut menyampaikan kegelisahannya kaitan dengan berbagai kejanggalan pada proses Pemilu 2024.

Prof Arismunandar menyampaikan, ada tiga alasan Forum Dosen Sulsel berkumpul melakukan deklarasi atau seruan moral. 

Pertama sama-sama merasa sedang terjadi kegentingan, kedua saling merasakan kegelisahan, dan ketiga adanya rasa kekhawatiran. 

Mantan Rektor UNM ini menjelaskan, kegentingan yang dimaksud adalah para akademisi ingin memastikan amanat reformasi berjalan dengan baik. 

"Amanat reformasi yang salah satu pilar yang mendukung adalah kampus, mahasiswa, dosen dan seluruh sivitas akademika," ucapnya dalam deklarasi Forum Dosen yang berlangsung di Kantor Tribun Timur Jl Opu Daeng Risadju, Selasa (6/2/2024). 

Baca juga: Seruan Moral Forum Dosen Sulsel, Desak Presiden Jokowi Tetap Netral dalam Pemilu 2024

Prof Aris-sapaannya menegaskan, pilar reformasi jangan sampai ternodai.

Itu harus terus dijaga dan dipelihara. Bahkan jika perlu tidak ada lagi reformasi jilid 2.

"Satu kali saja reformasi dan kita harapkan inilah yang kita jaga dan rawat," tuturnya. 

"Inilah yang menjadi alasan kita bertemu dalam rangka menjaga reformasi dalam perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia," sambungnya. 

Kemudian poin kedua kata Prof Aris, muncul kegelisahan karena berbagai peristiwa yang sudah dilalui tapi belum ada upaya-upaya yang dilakukan secara langsung. 

Maka dari itu agenda Seruan Moral dan Penyelamatan Amanat Reformasi yang dilakukan imi menjadi bentuk peringatan kepada para pemegang kekuasan

"Hal ini lah yang bisa kita lakukan untuk menjawab berbagai kegelisahan yang terjadi, terutama yang dilakukan oleh oknum baik itu pemegang kekuasaan hukum maupun kekuasaan birokrasi" ujarnya. 

Poin ketiga terkait kekhawatiran, para akademisi utamanya yang tergabung dalam Forum Dosen Sulsel ini mengkhawatirkan ancaman bahwa pemilu ini tidak berlangsung secara jujur, adil dan rahasia.

Ditakutkan akan berjalan penuh dengan intrik intimidasi kekuasaan, intimidasi keuangan dan pada akhirnya secara tidak langsung akan merusak legitimasi hasil pemilu. 

Ia berharap, suara-suara ini didengarkan oleh pemangku kepentingan, baik itu presiden atau penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu.