Keputusan para guru besar dan dosen Unhas untuk bergerak ini didasari oleh keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

Rektor Sebut Tidak Mewakili Unhas

Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Jamaluddin Jompa, mengeluarkan maklumat resmi pasca adanya flayer atau petisi yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas mengajak menyampaikan keprihatinan "Menyelamatkan Demokrasi".

Dalam maklumat itu, disebutkan bahwa flayer atau petisi'Menyelamatkan Demokrasi' yang beredar tidak mewakili Unhas secara institusi atau kelembagaan.

Humas Unhas, Dr Ahmad Bahar, membenarkan adanya maklumat resmi dari Rektor tersebut.

Menurutnya, maklumat itu merupakan sikap resmi Unhas secara institusi atau kelembagaan.

"Maklumat itu resmi karena ada tanda tangani elektronik dari pak rektor. Jadi pak rektor ingin kondusifitas di Unhas tetap terjaga," kata Dr Ahmad Bahar dikonfirmasi tribun, Jumat (2/1/2024) sore.

Lebih lanjut dijelaskan Ahmad Bahar, maklumat yang dikeluarkan Rektor Unhas itu merupakan sikap demokratis Prof Jamaluddin Jompa dalam melihat adanya perbedaan pandangan.

"Jadi beliau (Prof Jamaluddin Jompa) orangnya sangat demokratis, beliau menerima adanya perbedaan sikap. Hanya saja pernyataan yang mengatasnamakan Guru Besar ini tidak mewakili Unhas sebagai institusi," jelasnya.

Adapun isi dari maklumat itu, sebagai berikut;

Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden.

Maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin agar:

1. Harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.

2. Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai.

3. Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai.