Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024)

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P.

PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

Kritikan PDIP

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan, bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu.

“Membagi bansos itu adalah hak rakyat dari negara. Bukan dari pejabat A, B, C,” jelasnya saat ditemui di Taman Sunan Jogo Kali, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, pembagian bansos tidak serta merta menentukan pilihan politik masyarakat.

FX Rudy pun tidak mempermasalahkan hal ini.

“Rakyat itu diberi bansos pasti diterima namun di bilik siapa tahu. Ndak apa-apa,” tuturnya.