TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel 2024 segera disahkan pada Jumat (3/11/2023) mendatang.

Sebelumnya, anggaran yang awalnya diproyeksikan dalam RAPBD senilai Rp10,466 triliun.

Namun, belakangan draf RAPBD direvisi kembali senilai Rp 10,466 triliun.

Hal ini dilakukan karena kondisi keungan Pemprov Sulsel mengalami defisit karena persoalan utang.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menerangkan, Sulsel masih punya tanggungan utang sekitar Rp1,5 triliun.

Sehingga, dalam APBD Pokok 2024 nantinya banyak program-program Pemprov Sulsel bakal dihilangkan.

Tujuannya, Pemprov Sulsel di bawah komando Bahtiar Baharuddin ingin ingin fokus membayar utang peninggalan mantan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Hal ini telah menjadi kesepakatan pada pembahasan gambaran umum dan ekpose APBD Pokok 2024.

Pengurangan program-program tersebut rupanya berdampak pada kegiatan-kegiatan DPRD Sulsel.

Seperti, pemangkasan waktu reses anggota dewan yang awalnya 1 tahun berlangsung tiga kali.

Kini, bakal dipangkas dan diproyeksikan hanya berjalan satu kali dalam setahun.

Wakil Ketua komisi A DPRD Sulsel, Arfandi Idris mengakui, kondisi ini akan membuat kinerja dewan tidak berjalan efektif.

Malah dikatakan Arfandi Idris anggaran sekwan bakal mengalami penurunan. 

Padahal, tahun 2023 kegiatan sekwan yang di anggaran mencapai Rp334 miliar. 

Sedangkan anggaran yang diproyeksikan pada RAPBD Pokok 2024, turun menjadi Rp272 miliar.